Karena (Tak Selamanya) Pembeli itu Raja

Pernah mendengar istilah pembeli adalah raja? Iya raja, raja adalah simbol kekuasaan. Menautkan pembeli pada raja mengandung makna bahwa pembeli miliki otoritasnya sendiri untuk bisa membeli apa yang dia inginkan, kapan dia membeli, dan dimana dia harus membeli hal tersebut. Namun, sebegitu berkuasanya kah pembeli? Nyatanya saat seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu, untuk mengonsumsi sesuatu, bisa jadi –atau bahkan seringkali- Ia tengah ‘didikte’ oleh lingkungannya, tengah ‘diperbudak’ oleh pikirannya. Sehingga banyak dari apa yang dikonsumsi tidak betul-betul dibutuhkan, hanya sekedar diinginkan. Semata agar merasa sama dengan teman-temannya yang lain (competitive consumption).

Adalah Juliet Schor dalam artikelnya : “The New Politics of Consumption : Why Americans Want so Much More Than They Need” yang mencoba mengupas bagaimana potret dari rezim konsumsi yang tengah berjalan-khususnya dalam konteks Amerika. Ia menguraikan bagaimana seringkali kritik tentang budaya konsumerisme hanya sebatas pada kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak solutif. Padahal, pada tahun 1960 dan awal 1970-an, kritik akan budaya konsumerisme merupakan bagian dari wacana politis dengan berbagai tudingan yang tajam atasnya. Dalam artikelnya, Schor juga menguraikan beberapa kritik atas konsumerisme dan perkembangannya. Ia berpendapat bahwa untuk mengatasi budaya konsumerisme, maka perubahan perilaku dan mindset individu sebagai konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pendapatnya tersebut berbeda dengan sudut pandang kritikus sosial yang menekankan solusi pada peningkatan dan pemerataan pendapatan, agar dapat mencapai standar hidup layak kelas menengah. Bagi Schor, hal tersebut bukanlah satu-satunya solusi, karena justru dapat menjadi boomerang yang berpotensi memperburuk kondisi yang ada jika perilaku individu dalam mengonsumsi tak diubah.

Schor kemudian juga mencoba menarik benang merah bagaimana pergeseran perilaku mengonsumsi itu terjadi di masyarakat. Menurut Schor, pangkalnya bermula dari penolakan atas posisi tetangga sebagai pembanding. Padahal menurut kajian ekonomi, tetangga relatif memiliki karakter yang homogen, sehingga membuat tetangga sebagai pembanding tak akan membuat jarak antara harapan dan kenyataan menjadi timpang. Namun, seiring waktu setelah perempuan yang telah menikah memasuki dunia kerja, tetangga tak lagi menjadi pembanding, tergantikan oleh kelompok-kelompok yang secara ekonomi berada di level yang lebih tinggi. Individualisme mulai tumbuh seiring dengan berkurangnya waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Imbasnya, mereka lebih memilih untuk banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga media –dalam artikel Schor yakni televisi- menjadi sumber utama rujukan mengenai gaya hidup orang kaya dan kelas menengah ke atas. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ikut membentuk perilaku konsumerisme baru, yang menurut Schor mengacu pada peningkatan gaya hidup, kompetisi untuk mendapatkan barang-barang yang menarik perhatian, hingga peningkatan hasrat mengonsumsi yang tak sebanding dengan pendapatan yang dimiliki. Schor merangkum sebab pergeseran tersebut dalam istilah perubahan struktural.

Lalu bagaimana agar konsumen kembali menjadi raja, mendapatkan kebebasan dalam membuat keputusan, dan dapat menguasai dirinya untuk mengonsumsi sesuatu? Dalam hal ini, Schor mengungkapkan idenya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan 7 Elemen Dasar Politik Konsumsi (A politics of Consumption), yakni :

1) Hak atas Standar Hidup yang Layak (A Right to a Decent Standard of Living)

Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai hak ini, misalnya melalui subsidi dari pemerintah atau melalui jaminan kerja. Namun dalam tulisannya Schor lebih menekankan pada sudut pandang konsumen, bagaimana konsumen harus mengerti betul dan bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhannya (needs), dan apa yang hanya diinginkannya (desires).

Dalam konteks Indonesia, kehidupan yang layak (KHL) sendiri didefinisikan sebagai standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. KHL ini pada gilirannya akan menentukan upah minimum sebagai upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.[1] Namun, kebijakan tersebut pun bukan berarti tak memiliki cela. Dalam studi mengenai situasi ketenagakerjaan Indonesia dan tinjauan kritis terhadap kebijakan upah minimum, Priyono menyebutkan bahwa kebijakan upah minimun hanya mampu menolong buruh yang upahnya lebih rendah dari upah minimum. Sedangkan persentase buruh yang upahnya di bawah upah minimum itu sendiri berjumlah ‘hanya’ 10 persen dari total pekerja Indonesia. [2]Sedangkan nasib yang 90% lainnya pun tidak bisa dipastikan telah mencapai standar hidup yang layak. Contoh kasus bisa klik di sini.

2) Kualitas Hidup dari pada Kuantitas Barang (Quality of Life Rather Than Quantity of Stuff)

Di atas garis kemiskinan, pendapatan relatif tidak penting dalam mempengaruhi kesejahteraan, karena kesejahteraan tak melulu bersifat materialistis. Ada hal-hal yang bahkan uang pun tak bisa membelinya, misalnya hubungan kita dengan keluarga atau masyarakat. Contoh cerita yang menarik tentang hal ini bisa tergambar dalam film Confessions of a Shopaholic, dimana sang tokoh Rebecca Bloowood ditampakkan sebagai perempuan yang gila belanja hingga rela berhutang atasnya. Setelah merasakan berbagai konsekuensi atas perilakunya, Rebecca pun akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tak didapat dari banyaknya barang-barang yang dimiliki. Resensi boleh dilihat di sini.

19250058

Rebecca Bloomwood dalam salah satu scene film. (Source)

3) Konsumsi yang Berkelanjutan Secara Ekologis (Ecologically Sustainable Consumption)

Schor mengajak kita semua untuk menggunakan perspektif ekologis dalam setiap perilaku konsumsi kita. Mana produk yang ramah lingkungan, mana produk yang produsennya ramah terhadap lingkungan, dan seperti apa seharusnya kita mengonsumsi energi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, saat terjadi bencana kebakaran hutan yang menimbulkan asap pekat berkepanjangan di wilayah Sumatera. Sebuah bencana besar kemudian melahirkan langkah-langkah kecil untuk mengonsumsi secara bijak tissu sebagai sebuah produk yang turut dihasilkan oleh hutan-hutan di Sumatera, sekaligus juga memboikot merek tissu yang diproduksi dengan cara yang jauh dari kata ramah terhadap lingkungan. Berita bisa lihat di sini.

4) Demokrasi Praktik Konsumsi (Democratize Consumption Practice)

Konsumsi, khususnya pada era konsumerisme baru menekankan pada kemewahan, kemahalan, ekslusivitas, keanehan, keunikan, dan perbedaan. Namun, mengapa tidak memihak pada konsumsi yang demokratis, egaliter, dan memungkinkan bagi semua? Poin ini menyuarakan perlunya perubahan budaya dan kebijakan yang memberi akses yang terbuka pada seluas-luasnya masyarakat, misalnya melalui pemberlakuan pajak bagi barang mewah, dan penghapusan pajak bagi barang kelas bawah. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Keuangan baru saja merilis daftar barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Hal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017, tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, seperti rumah, balon udara, pesawat udara, kapal pesiar, dll.[3]

5) Politik Ritel dan “Lingkungan Budaya” (A Politics of Retailing and The “Cultural Environment”)

Tersebarnya toko-toko ritel hingga dibangun berdampingan (misalnya dalam konteks Indonesia antara alfamart dan Indomaret) dan terpenuhinya ruang-ruang publik dengan berbagai iklan, menjadi isu-isu yang seharusnya kita kritisi, bagaimana perusahaan memperbaharui ruang dan institusi publik kita, sehingga ruang tanpa iklan dirasa menjadi lebih sempit. Bahkan lebih dari itu, bagaimana kita mengritik keberadaan iklan-iklan yang tak semestinya ada di ruang publik tertentu, misalnya iklan rokok di kawasan pendidikan.

indomaret-alfamart2

Serupa tapi Tak Sama. (Source)

6) Mengekspos “Fetisisme” Komoditas (Expose Commodity “Fetishism”)

Semua yang kita konsumsi sudah melalui tahapan produksi. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting juga untuk memperhitungkan tenaga kerja, lingkungan, dan kondisi lain di mana produk dibuat, dan berdebat untuk standar yang tinggi atasnya. Misalnya, dibalik merek besar NIKE, tahukah kita bagaimana kondisi buruh-buruh pabriknya? Apa yang mereka dapatkan dari harga super mahal dari produk yang dibuatnya tersebut? ( Lebih jauh tentang NIKE dan Sweatshop klik di sini)

7) Gerakan Konsumen dan Kebijakan Pemerintah (A Consumer Movement and Governmental Policy)

Dari sekian macam poin yang sudah disampaikan, hal yang menjadi penting untuk digarisbawahi adalah pergerakan konsumen. Kita membutuhkan organisasi konsumen yang independen untuk menekan perusahaan, mempengaruhi agenda politik, menyediakan informasi produk secara objektif, dan mengungkapkan dengan jelas visi konsumen, serta juga menekan negara untuk membuat peraturan yang menganalisis ke depan tentang hal-hal apa saja yang kita butuhkan.

Di Indonesia sendiri kita mengenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI yang merupakan organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.[4] Dalam konteks kebijakan terkait konsumen, Indonesia sudah memiliki UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi :

  • hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
  • hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  • hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Pun begitu, pelanggaran atas hak-hak tersebut bukan berarti tiada. Dalam hal itulah YLKI berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Contoh kasus dimana YLKI membantu masyarakat yang dirugikan karena iklan yang menyesatkan bisa di klik di sini.

Pada akhirnya, meskipun dalam budaya konsumerisme –khususnya konsumerisme baru, saat konsumen diperlakukan sebagai target dan sasaran dari penjualan, dan terlihat tak berdaya (powerless) atas gempuran berbagai produk yang dikonstruksikan penting untuk dimiliki, satu hal yang patut disadari adalah bahwa konsumen sebetulnya selalu bisa miliki kuasa sebagai raja, selama Ia bisa cerdas menguasai dirinya dalam setiap perilaku konsumsi yang Ia lakukan.

 

Notes:

[1] Lihat Pasal 1 UU Ketenagakerjaan Tahun 2016

[2] E, Priyono. 2002.Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum. Jurnal Analisis Nasional

[3] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3440512/ini-rincian-barang-yang-kena-pajak-barang-mewah

[4] http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/

Advertisements

Women Read The Romance : Between The Despair and Hope?

Tersebutlah Ia Dorothy Evans, seorang perempuan pekerja di sebuah toko buku yang rekomendasinya mengenai buku romance mana yang baik untuk dibaca ataupun mana yang harus dihindari, amat didengar oleh para pelanggannya. Janice Radway, dalam artikelnya yang berjudul : “Women Read The Romance : The Interaction of Text and Context[1] mengatakan bahwa penelitiannya terhadap Dot Evans serta para pembacanya sudah berlangsung selama kurang lebih 60 jam wawancara sejak Juni 1980 hingga Februari 1981. Dalam kurun waktu tersebut, Janice banyak menggali dari Dot mengenai romance, ikut membaca dan memperhatikan aktivitas Dot dalam merekomendasikan buku, serta memperhatikan interaksi Dot dengan pelanggannya langsung di toko buku.

Dot Evans tinggal dan bekerja dalam sebuah komunitas di kota Smithton, sama halnya seperti kebanyakan dari pelanggannya. Saat penelitian berlangsung usianya 48 tahun,  Ia seorang istri dari seorang tukang pipa, dan seorang ibu dari tiga anaknya yang telah dewasa. Ia, dalam deskripsi Janice, digambarkan sebagai seorang perempuan yang cerdas, berwawasan luas serta fasih. Meski tidak menyebutkan dirinya sebagai feminis, Ia berpegang pada beberapa nilai yang mengarah ke sana. Dot juga merupakan orang yang secara implisit mempercayai nilai dari true romance dan sepenuhnya menikmati untuk mencari lagi dan lagi bahwa perempuaan dapat menemukan laki-laki yang akan mencintai mereka seperti mereka berharap akan dicintai. Adapun pelanggan Dot kebanyakan lebih konservatif dibandingkan dengan Dot. Mereka sangat memperhatikan bahwa laki-laki kerap berpikir bahwa dirinya superior dari perempuan dan seringkali salah dalam memperlakukan mereka sebagai hasilnya. Namun, mereka tidak melakukan langkah advokasi politik untuk memperbaiki keluhan-keluhan mereka itu.

Membaca Romance : Deklarasi Kebebasan Sementara

Ketika ditanya mengapa mereka membaca buku romance, mereka menyebut pelarian atau relaksasi sebagai tujuannya. Penyebutan kata pelarian ini sendiri mengacu ke dalam pengertian baik secara harfiah maupun kiasan. Di satu sisi, mereka membaca romance karena saat membaca mereka  meninggalkan sejenak dunia nyata, untuk dapat memahami ceritanya dengan memberikan perhatian secara khusus pada kata-kata dalam halaman buku tersebut. Pelarian ini bagi mereka lebih elegan dibandingkan pelarian melalui menonton televise, karena bagi mereka, membaca secara alamiah adalah tindakan yang terpelajar. Mereka juga memastikan bahwa mereka membaca untuk belajar. Di sisi lain, pembaca Smithton sangat mengakui bahwa romance yang sangat menyita pikiran mereka itu lebih dari sebuah fantasi atau cerita dongeng yang selalu berakhir bahagia. Mereka menyadari bahwa dalam faktanya, karakter dan kejadian yang mereka temukan di dalam halaman-halaman buku tersebut tidaklah menyerupai orang-orang yang harus mereka hadapi sehari-hari. Ketika ditanya hal apa yang dimiliki oleh romance yang tidak dimiliki oleh novel lain, mereka menjawab bahwa justru karena ia tidak nyata, bentuk fantastic dari ceritanya membuat pelarian itu menjadi lebih komplit dan memuaskan.

Beberapa dari komentar para pembaca tersebut juga menyiratkan kesedihan bahwa hidup tidak menjanjikan hal yang sama. Sebuah rasa yang mendalam akan pengkhianatan juga tampak dalam ekspresi sederhana mereka dalam kebutuhan untuk mempercayai sebuah dongeng yang menipu. Namun, meskipun mereka merasa kecewa (dengan kehidupan nyata), mereka merasakan penyegaran dan penguatan dengan kehadiran mereka dalam hubungan fantasi dimana tokoh perempuan diperlakukan sebagaimana mereka ingin diperlakukan saat dicintai. Secara tidak malu, mereka juga mengakui bahwa mereka suka untuk memuaskan diri dalam pelarian sementara karena mereka menghindari tekanan dan tegangan yang mereka alami sebagai seorang istri dan ibu, karena tugas dan pekerjaan mereka sebagai seorang istri dan ibu sangatlah menguras dan kerap tidak dihargai.

Membaca romance dalam hal ini merupakan sebuah deklarasi kebebasan sementara dari peran sosial mereka sebagai seorang istri dan ibu. Dengan mencipatkan jarak antara buku dan keluarga, para perempuan tersebut menyiapkan sebuah ruang yang istimewa untuk mereka sendiri. Sebagai konsekuensinya, mereka sesaat mengizinkan diri mereka untuk mengabaikan sikap pengorbanan diri yang utuh dalam kepentingan keluarga yang mereka telah patuhi sebagai sikap yang tepat bagi seorang istri dan ibu yang baik. Membaca romance pun merupakan sebuah pernyataan yang tegas akan kebutuhan psikologis yang mendalam dan sebuah sarana untuk memuaskan hal tersebut. Sederhanya, kebutuhan tersebut timbul karena tidak ada orang lain dalam keluarga tersebut, pada kondisi saat ini dalam masyarakat yang patriarki, yang bisa memenuhi pemulihan afektif dan emosional sang istri ataupun ibu. Ketika dia menghabiskan waktu untuk melindungi yang lain, bagaimanapun juga dia mengharapkan untuk memulihkan serta mempertahankan dirinya dengan baik.

Membaca Romance dan Implikasinya

Membaca kisah romance juga membuat para perempuan pembaca di Smithton memahami perilaku pasangan mereka. Mereka mulai menginterpretasi ulang hal-hal yang tidak menyenangkan dari suaminya dan mengganggap hal tersebut bukanlah bentuk bahwa dia tidak dicintai. Kebiasaan membaca membuat mereka terbiasa untuk melupakan dan memaklumi ketidakhangatan suami mereka, dan hal tersebut dapat terrbawa ke dalam level bawah sadar yang dimaknai sebagai tanda kecenderungan, kesetiaan, dan cinta. Namun, mereka sendiri berpendapat bahwa beberapa jenis dari perilaku laki-laki yang diasosiasikan dalam stereotype machismonya, tidak bisa dimaafkan atau dibaca ulang sebagai bentuk cintanya.

Di akhir tulisannya, Janice menyebutkan bahwa jika kita serius tentang politik feminis, dan berkomitmen untuk memformulasikan ulang-tidak hanya kehidupan kita- tapi juga mereka di luar sana, maka sudah sepatutnya kita tidak merendahkan pembaca romance sebagai tradisionalis tak berpengharapan yang keras kepala dengan penolakan mereka untuk mengakui korban emosional dari patriarki. Kita harus mulai menyadari bahwa pembaca romance bermula dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksenangan, bukan pada kepuasan yang sempurna atas nasib sebagai perempuan. Lebih jauh, kita juga harus memahami bahwa mereka ditandai dengan rasa kerinduan yang disebabkan kegagalan pernikahan patriarki dalam membahasakan kebutuhan mereka.

By helping romance readers to see why they long for relationality and tenderness and are unlikely to get either in the form they desire if current gender arrangement are continued, we may help to convert their amorphous longing into focused desire for specific changes..”-Janice

Kritik terhadap Janice

Jennie Cruise,seorang penulis buku romance, dalam artikelnya yang berjudul “Romancing Reality: The Power of Romance Fiction to Reinforce and Re-Vision the Real[2], menunjukkan ketidaksetujuannya dengan pendapat berbagai kalangan bahwa romance adalah sebuah fantasi belaka. Bagi dia,dunia yang ada dalam romance justru lebih nyata daripada berbagai literasi yang pernah ditemuinya. Banyak dari bacaan akademisnya yang menyatakan bahwa fiksi didalamnya merefleksikan dunia laki-laki yang dituliskan dengan otoritas laki-laki. Namun Jenny menyangkal itu dan mengatakan bahwa novel romance justru memperlihatkan kemampuan dan kekuatan perempuan dengan memperlihatkan keaktifan dari tokoh perempuan, dan kontrol yang cerdas atas kehidupan mereka.

Kutipan Jenny atas Janice yang pertama yakni terkait pembaca romance yang seringkali disebut sebagai orang yang terlalu bodoh untuk bisa melihat bahwa dalam realitasnya, mereka sudah terkooptasi oleh patriarki ketika mereka membaca romance. Dalam argumennya, Janice menyatakan hal tersebut disebabkan karena pembaca romance hanya membaca untuk mendapatkan ceritanya saja, tidak untuk memperhatikan bahasa di dalamnya. Hal ini dikritik oleh Jennie,karena fakta akademisnya, kebanyakan dari semua orang membaca untuk mendapatkan cerita. Sehingga argument Janice dalam hal ini dipandang tak beralasan. Jenny juga mengkritik pemosisian pembaca romance sebagai orang yang tidak mendapatkan hal yang diinginkan dalam kehidupan nyata, hingga lari ke dalam cerita romance sebagai kompensasi terhadap minimnya perhatian terhadap mereka. Jennie berargumen bahwa dari sudut pandang statistic, pembaca romance rata-rata merupakan orang yang lebih bahagia dan bercinta lebih dari mereka yang tidak membaca romance.

Kutipan kedua dimana Jennie mengkritik Janice yakni terkait pernyataan Janice yang mengrkitik kegemaran novel romance pada detail pakaian. Menurut Janice, tokoh perempuan secara alamiah digambarkan menyukai fashion. Hal tersebut, baginya, merupakan bentuk ketidaksadaran atas konvensi budaya dan stereotype dari penulisnya yang menetapkan bahwa perempuan selalu bisa dikarakteristikkan dengan kegemarannya yang universal atas pakaian. Namun, berbanding terbalik dengan Janice, Jennie berpendapat bahwa penggambaran tersebut justru menginformasikan tentang realitas kehidupan dari seorang perempuan.Perempuan gemar dengan detail seperti pakaian dan lingkungan karena kebanyakan dari kita merupakan nyonya dari komunikasi yang tak terucapkan (mistresses of unspoken communication). Perempuan justru bisa bercerita banyak tentang seseorang dengan hanya melihatnya, dibandingkan dengan mendengarkan suaranya. Oleh karena itu, Jennie bersikeras bahwa fiksi romance menguatkan validitas akan kegemaran dari perempuan itu sendiri.

By the end of the month, I’d skimmed or read almost a hundred romance novels and two life-changing things happened to me: I felt more powerful, more optimistic, and more in control of my life than ever before, and I decided I wanted to write romance fiction. Anything that did that much good for me, was something that I, as a feminist, wanted to do for other women.”-Jennie

Sebuah Pandangan Pribadi

Membaca perbedaan sudut pandang antara Jennie dan Janice membawa saya menyelami sebuah telaahan mengenai sosiologi sastra dengan dua pertanyaan besarnya, yakni apakah karya sastra itu merupakan refleksi dari kondisi sosial, ataukah justru membiaskan kondisi sosial yang ada. Dalam hal ini, apakah buku romance itu merefleksikan perempuan itu sendiri, ataukah justru membiaskannya. Namun lepas dari kajian yang lebih mendalam tentang hal tersebut, ada dua hal yang setidaknya menjadi perhatian saya setelah membaca artikel Janice, pertama yakni terkait stereotype mengenai perempuan yang terdapat dalam buku romance, dan yang kedua adalah stereotype terhadap perempuan di luar buku tersebut atau di alam nyata .

Streotype dalam artikel Janice misalnya terkait perempuan dan pakaian yang sebelumnya disebutkan di atas, kemudian juga penggambaran suatu kejadian dalam romance yang seringkali lebih memperlihatkan motif dari tokoh lelakinya dibandingkan dengan tokoh perempuannya itu sendiri. Janice mencontohkan dalam buku The Black Lyon saat Ranulf melecehkan pengantin mudanya, yang pembaca dapat mengerti adalah bahwa apa yang dilakukannya terhadap Lyonene adalah hasrat irasional untuk melukai, yang timbul akibat perbuatan yang pernah dilakukan oleh istrinya dahulu terhadapnya. Motif Ranulf yang justru dieksplorasi, bukan justru sudut pandang Lyonene itu sendiri. Streotype tersebut menunjukkan posisi perempuan sebagai pihak yang diberi arti, bukan yang memberi arti dalam sebuah cerita. Sterotype-sterotype tersebut sangat mungkin hadir dengan sifat yang lembut dan terselubung hingga secara tak sadar melanggengkan stereotype-streotype yang telah ada di tengah masyarakat.

Kedua, stereotype terhadap perempuan di alam nyata. Hal yang paling sederhana dan sering kita jumpai yakni perempuan dan berbagai tugas domestic yang sudah menjadi “kewajibannya” jika ingin disebut sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Hal lain, dalam hal ini saya sependapat dengan Jennie, bahwa tidak semua perempuan yang membaca romance bermotif ketidakpuasan mereka atas kehidupan yang mereka jalani. Bagi saya, pandangan Janice sendiri justru melanggengkan stereotype bahwa perempuan kerap menggunakan emosionalnya dengan mengenyampingkan logika mereka. Termasuk saat perempuan digambarkan memilih genre romance sebagai bacaan mereka sebagai sebuah pelarian dari kehidupan mereka di dunia nyata. Bagi saya paparan tersebut justru menggambarkan ketidakberdayaan perempuan menghadapi permasalahannya sendiri. Meskipun di sisi lain Janice menggambarkannya sebagai sebuah deklarasi kebebasan, sebagai sebuah perlawanan, namun tetap hanya sebagai bentuk kebebasan dan perlawanan yang sementara.

Jadi, bagaimana dengan kamu sendiri? Pernah membaca buku romance? Mari berbagi di sini 🙂

[1] Dalam Gender, Race and Class in Media,A Critical Leader, 4edition

[2] http://jennycrusie.com/non-fiction/essays/romancing-reality-the-power-of-romance-fiction-to-reinforce-and-re-vision-the-real/

Hegemoni : Ideologi, Media, dan Perlawanan Atasnya

Halo! Sudah sampai kita di tulisan ke empat, nih  :). Kali ini sumber bacaan diambil dari sebuah tulisan milik James Lull dalam Gender, Race, and Class in Media : a Text Reader (Second Edition), yang berjudul Hegemony. Sebuah istilah milik Antonio Gramsci yang berarti kekuatan atau dominasi yang terjadi saat sebuah kelompok mengendalikan kelompok lainnya. Hegemoni adalah dominasi dan subordinasi dalam hubungan struktur yang didasarkan pada kekuasaan. Namun, ia lebih dari kekuatan sosial itu sendiri, ia adalah strategi untuk mendapatkan dan memelihara kekuasaan.

Mengupas lebih jauh tentang hegemoni tentu tidak bisa terlepas dari menelisik bagaimana teori hegemoni ini muncul. Pemikiran Gramsci mengenai hegemoni didasari oleh pemikiran Karl Marx bahwa sarana produksi akan menentukan karakteristik masyarakat. Marx membagi masyarakat ke dalam dua golongan berdasarkan posisi ekonominya, yakni kaum elit (borjuis) dan kaum pekerja (proletar). Salah satu gagasan penting dari Marx yakni mengenai dua sruktur yang ada dalam masyarakat, yakni base (pabrik, modal, tanah dsb) dan superstructure (ideologi, keyakinan, pemahaman dsb). Elit selalu berusaha menguasai kedua struktur tersebut, baik base ataupun superstructure. Elit bukan hanya menguasai aset, modal dan mode of production yang lain, tetapi juga keyakinan dan ideologi warga. Tetapi dari dua struktur itu, yang paling penting adalah base. Menurut Marx, superstructure akan selalu mengikuti base. Karena itu, kaum pekerja harus melakukan revolusi untuk merebut base. Jika base bisa dikuasasi, maka superstructure akan mengikuti dengan sendirinya.

 

16739173-abstract-word-cloud-for-hegemony-with-related-tags-and-terms-stock-photo

Sumber

Namun ternyata tidak semua asumsi dalam teori Marx dapat sepenuhnya terbukti. Kenyataan tersebut membuat beberapa orang ahli mengembangkan kembali gagasan Marx yang kemudian dikenal sebagai Neo Marxis, atau Marxisme kritis. Jika Marxis percaya bahwa base lebih penting dari pada superstructure, maka Neo Marxis lebih menitikberatkan pada superstructure. Kaum Neo Marxis lebih tertarik untuk mempelajari ideologi dan keyakinan daripada basis ekonomi. Kalangan Neo Marxis juga percaya bahwa base bisa mengikuti superstructure.

Salah satu konsep penting dari Neo Marxisme adalah hegemoni dari Antonio Gramsci. Pemikiran tersebut didasarkan pada ide Marx mengenai kesadaran palsu (false consciousness), yakni suatu keadaan dimana individu menjadi tidak sadar dengan dominasi yang terjadi pada diri mereka. Gramsci berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang dominan di dalam masyarakat berhasil mengarahkan orang (kalangan bawah) agar menerima dominasi sebagai sesuatu yang netral, alamiah dan selayaknya memang harus diterima. Terdapat “persetujuan” dimana masyarakat dari kalangan bawah, menerima kondisi dominasi yang meraka terima.

Kondisi di atas menurut James Lull dalam artikelnya menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi di abad 20 ini, terlebih dengan kehadiran media massa yang menjadi alat bagi kaum elit untuk melanggengkan kekuasaan, kejayaan, dan statusnya dengan mempopulerkan pemikiran, budaya, dan nilai-nilai yang mereka miliki (Boggs, 1976:39). Hegemoni dilakukan melalui media massa dengan cara pembingkaian realitas menggunakan sudut pandang ideologi dari kelas dominan. Ideologi tersebut direproduksi dalam aktivitas yang kita lakukan di kehidupan keluarga, pertemanan, lingkungan kerja, dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teori hegemoni dari Gramsci menghubungkan representasi ideologi pada budaya, yang tingkat efektivitasnya dapat dilihat dari bagaimana kelompok sub-ordinat menerima ideologi dominan tersebut sebagai realitas normal atau hal yang biasa terjadi dalam pengalaman dan kesadaran sehari hari. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang kian pesat dan telah terintegrasi dalam realitas kehidupan sehari-hari pada masyarakat modern, pengaruh sosial dari media massa ini seringkali tidak disadari, disikusikan, apalagi dikritisi. Oleh karena itu, kehadiran hegemoni seringkali tidak dapat terdeteksi.

media-spoonfeeding-cartoon.jpg

Sumber

Walaupun begitu, dua dari tokoh teori kritis, yakni Raymond Williams dan Stuart Hall mengingatkan bahwa hegemoni dalam berbagai konteks politisnya bersifat rapuh. Ia membutuhkan pembaruan dan modifikasi untuk peneguhan kekuasaan, karena di sana selalu ada tendensi perlawanan atas ideologi dominan.  Tendensi perlawanan terhadap hegemoni tersebut diformulasikan dalam proses komunikasi, dalam lingkaran sosial, dan dalam penggunaan isi media yang kemudian membentuk pesan alternatif, pesan resistensi, atau dalam bentuk pesan yang bertentangan dengan ideologi yang dominan. Media dan jaringan sosial digunakan oleh  kelompok perlawanan tersebut untuk menyampaikan pesan, nilai, dan gaya hidup mereka, yang jarang terdengar pada media yang populer. Dalam hal ini, hegemoni dikatakan gagal saat ideologi dominan lebih lemah dari resistensi sosial yang terjadi di masyarakat.

“It is crucial to the concept that hegemony is not a given and permanent state of affairs, but it has to be actively won and secured, it can be lost.”- Hall

Referensi :

Lull, James. 2003. Hegemony dalam Gender, Race, and Class in Media : a Text Reader (Second Edition). USA : Sage Publication

Littlejohn, Stephen. 2002. Theories of Human Communication (Seventh Edition). USA : Thomson Learning

Perempuan di tengah Kuasa Bahasa dan Wacana

In this climate of creeping authoritarianism, sexism, and racism, how do those of us in the anti-racist and women’s movement justify our seemingly narrow academic concern with language and discourse? – Gill Seidel

discourse-logo-sketchy

Sumber

Akhir tahun 2014 lalu, sebuah wacana hadir dengan nuansa yang sekilas ramah terhadap perempuan. Wacana tersebut terlahir dari seorang laki-laki yang berkuasa, orang nomor dua di negeri ini, yakni Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang mengusulkan adanya pengurangan jam kerja bagi karyawati perempuan, agar mereka bisa bermain lebih banyak dengan anak-anak mereka.

Wow! Ibu mana kan yang tidak senang memiliki waktu lebih untuk bermain dengan anaknya? Sekilas mungkin begitu. Namun, apakah iya pengurangan jam kerja ini baik bagi perempuan? Padahal tugas mengurus anak tidak hanya milik perempuan saja, kan? Para ayahpun juga harus turut andil mengambil bagian dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Apalagi saat ini Indonesia ditengarai termasuk dalam fatherless country[1]. Tanpa disertai dengan wacana pengurangan jam kerja saja, karyawati perempuan harus bergulat dengan berbagai peraturan dan kondisi yang kurang menguntungkan baginya. Misalnya, upah yang dibedakan dengan laki-laki, peluang kerja yang juga seringkali lebih menguntungkan lelaki dikarenakan perbedaan biologis yang dimilikinya (sosiobiological perspective), juga keterbukaan peluang untuk menjadi top level management yang belum tentu dapat diterima lingkungannya. Apalagi jika ditambah dengan adanya aturan pengurangan jam kerja pada perempuan. Bisa terbayangkan implikasinya?

***

Ini tentang wacana, dan implikasinya pada kehidupan manusia, utamanya kaum minoritas. Hal yang disinggung Gill Seidel dalam artikelnya yang berjudul “Right-Wing Discourse and Power : Exclusions and Resistance”[2]. Dalam artikel tersebut, Seidel menggunakan Theoritical Distinction dari Guillaumin (1972) untuk melihat adanya perbedaan antara wacana mayoritas dan wacana minoritas. Ada dua tipe wacana yang berbeda yang diuraikan dalam artikel tersebut, yakni, wacana mayoritas tentang minoritas dan wacana yang hadir dari anggota kelompok minoritas. Keduanya memiliki ciri dan sifat yang berbeda, juga efek yang berbeda pula. Wacana mayoritas/dominan selalu menempatkan dirinya sebagai pihak yang netral dan objektif serta seringkali menyebabkan kebisuan dalam hubungan yang asimetris. Adapun wacana minoritas menempatkan penindasan sebagai pusat perhatiannya. Ia dilabeli dengan sifatnya yang subjektif, berkaitan dengan politik, emosional, dan histeris (over-reacting).

event_260440102

Sumber

Dalam artikelnya, Seidel juga membahas kekhususan pendindasan terhadap kaum perempuan yang seringkali mendapatkan diskriminasi berlapis, terutama ketika mereka berasal dari kalangan budaya minoritas, terlebih jika ia merupakan orang miskin dan tidak berpekerjaan. Meskipun terdengar memilukan, nyatanya kelompok minoritas, termasuk di dalamnya perempuan, masih dianggap sebagai ‘natural group’.  Artinya, segala hal yang menimpa perempuan, dan kelompok minoritas lainnya adalah hal yang alamiah saja, lazim terjadi. Kerangka intelektual yang mendasari sebutan natural group ini berasal dari perspektif sosiobiologis yang menempatkan bahwa perbedaan biologis menentukan nasib. Implikasinya, bagaimanapun juga perempuan akan dimanipulasi sebagai bagian dari kepentingan politis laki-laki. Maka, jika pada saatnya perempuan ingin ‘mendobrak’ anggapan itu, kembali lagi pada karakteristik wacana minoritas yang dinilai emosional dan berlebihan, hingga suaranya tak begitu dihiraukan.

”Woman are paradigm case of existensial minorities, in the sense of marginalization or exclusion of minority groups”- Gill Seidel

Hal tersebut mengingatkan kita pada pemikiran Bourdieu mengenai gender dan kekerasan simbolik. Bourdieu menyebutkan bahwa penguasaan atas wacana menjadikan dominasi laki-laki sekan wajar dan alamiah. Belum lagi pengorganisasian masyarakat yang disebut Bourdieu banyak menguntungkan kaum laki-laki. Misalnya saja, bentuk tubuh laki-laki menentukan aturan main dalam kebanyakan cabang olahraga dan profesi; siklus hidup laki-laki menentukan dalam mendefinisikan syarat-syarat keberhasilan profesi, agresitivitas dan dominasinya mendefinisikan apa yang disebut sejarah, dan lain sebagainya.[3]

Selain Bourdieau, tokoh lain yang juga bersinggungan dengan artikel dari Seidel ini adalah Foucault dengan bio-politiknya yang dekat dengan istilah sosiobiologis milik Seidel. Foucault mengungkapkan bahwa dalam situasi bio-politik, biologi diperhitungkan dalam strategi politik, dan seksualitas digunakan sebagai pertaruhan politik. Implikasinya, dibentuklah manajemen kehidupan melalui normalisasi atau pendisiplinan tubuh, mengontrol, dan mengatur penduduk.[4] Contoh yang dikemukakan Seidel yakni bagaimana rezim Nazi di Jerman menambah populasi Hitler Jerman dengan cara menghamili perempuan muda yang dengan ras arya. Atau ketika pemerintah Prancis mengampanyekan peningkatan kelahiran bayi yang berkulit putih karena khawatir dengan dominasi imigran dari Afrika Selatan.

Hal itu pulalah yang dapat menjelaskan mengapa Seidel dalam artikelnya amat erat membahas kondisi dan dinamika di lapangan mengenai kaum mayoritas-minoritas, dengan kekuatan politik yang berada di belakangnya (dalam hal ini yaitu kelompok ‘sayap-kanan’), karena wacana dominan tak bisa lepas dari rezim kekuasaan yang berada dibaliknya.

Notes :

[1] http://www.aktual.com/indonesia-masuk-dalam-fatherless-country-ini-penjelasannya/

[2] Dalam buku Critical Theory : Nature of The Right : Feminist Analysis of Order Patterns

[3]Diambil dari bahan mata kuliah Postmodernisme :  Habitus, Kapital, dan Arena dalam Strategi Kekuasaan oleh Romo Haryatmoko

[4] Diambil dari bahan mata kuliah Postmodernisme :  Michel Foucault dan Politik Kekuasaan oleh Romo Haryatmoko

Hati-Hati dengan Representasi

“Ini anaknya ya bu?”ucap pejabat tersebut di depan seorang ibu pemulung yang Ia temui dalam kegiatan kunjungan lapangan, ke salah satu Tempat Pembuangan Akhir di daerah Makassar, Sulawesi Selatan.

Ibu tersebut mengangguk. Sementara sang anak hanya terdiam, berusaha untuk bersembunyi di balik badan sang Ibu. Tubuhnya kumal, seperti kebanyakan anak lain di perkampungan para pemulung tersebut. Badan kecilnya tampak lebih ringkih dengan beban keranjang sampah yang ia pikul di bahunya.

“Adek sekolah tidak?”tanya pejabat tersebut mendekat ke arah sang anak. Ia hanya tersenyum malu, seraya menggelengkan kepalanya.

“Ooh..mengapa anaknya tidak disekolahkan bu? Kasihan anaknya bu jika tidak disekolahkan. Adek mau kan ya sekolah?”lontar pejabat itu, di depan umum. Di hadapan para awak media yang sedari awal sudah mengikuti kegiatan kunjungan lapangan tersebut. Sementara itu si Ibu hanya tersenyum kikuk, tak lagi mampu berkata-kata.

Hasil gambar untuk anak di kampung pemulung

Sumber Gambar

Fragmen tersebut bukanlah cerita fiktif, melainkan pengalaman nyata yang saya alami beberapa waktu lalu. Mungkin tanpa sadari, kita pun sering menemui bentuk lainnya di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Melihat relokasi nelayan ke rumah susun, misalnya, kita bisa saja mengatakan bahwa mereka akan bahagia memiliki rumah baru yang permanen dengan segala fasilitasnya. Akan tetapi apakah hal itu valid?

Dalam satu titik di kehidupan kita, barangkali kita pernah melakukannya, merasa sudah mendengar dan memahami suara orang-orang yang terpinggirkan —atau dalam istilah yang oleh Gayatri Spivak sebut sebagai sub-altern. Melihat fenomena pekerja anak, maka kita merepresentasikan anak tersebut sebagai anak yang menderita, anak yang dieksploitasi oleh orangtuanya, anak yang kurang beruntung. Melihat relokasi nelayan, kita melihat hal tersebut sebagai hal yang menyenangkan dan merupakan keberuntungan bagi nelayan. Padahal bisa jadi semua itu tidak seperti yang kita pikirkan.

Faktanya,  menurut Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Sri Purwatiningsih, anak bisa memiliki perspektif yang berbeda. Sejumlah penelitian menunjukkan, anak lebih berminat pada pekerjaan yang memberikannya upah. Sementara menurut ILO, pekerjaan seperti itu dapat digolongkan pekerjaan yang buruk, misalnya saat anak bekerja di pabrik sepatu atau berjualan koran di jalan. Padahal menurut anak, itu baik untuk dilakukan.[1] Adapun nelayan yang direlokasi, justru enggan untuk menempati rumah barunya dikarenakan jarak yang terlalu jauh dengan tempat di mana mereka mencari nafkah.[2] Baik menurut kita, namun belum tentu baik menurut mereka yang mengalaminya secara langsung. Sebaliknya, tak baik bagi kita, belum tentu pula hal itu tak baik dalam sudut pandang mereka.

Inilah yang Spivak katakan bahwa kelompok sub-altern tak dapat berbicara, kalaupun mereka berbicara, maka tak akan terdengar. Oleh karenanya, kaum elit-intelektual tidak dapat mengklaim bahwa mereka telah mendengar dan mewakili suara kaum sub-altern. Bagi Spivak klaim tersebut merupakan bentuk kekerasan epistemologis yang ingin menyamaratakan keberagaman yang berada dalam kaum sub-altern itu sendiri.

It is liable to speak for the sub-altern, justifying power and domination, naturalising western superiority, essentialising ethnicity, or asserting ethnocultural and class identity, all in the name of sub-altern—Spivak

Lantas, mengapa kita ingin merepresentasikan mereka, orang-orang di dunia ketiga? Mengapa kita ingin lebih jauh mengetahui tentang mereka? Mengapa pejabat ingin merasa mewakili suara seorang anak pemulung? Mengapa ilmuwan ingin mengetahui lebih jauh kehidupan dari orang-orang yang tertindas? Melalui sudut pandang teori postkolonialnya, Spivak mencoba menjawab hal tersebut dengan cara yang sama dengan Foucault dan Escobar, bahwa argumentasi yang terdengar tulus bahwa kita ingin mengetahui dunia mereka, sebetulnya tidak lepas dari motif lain yang berada di baliknya. Pengetahuan adalah bentuk dari kekuasaan, dan rasa ingin mengetahui tentu tak bisa dilepaskan dari rasa ingin menguasai dan mengontrol dalam bentuk yang lain. Spivak pun juga mengungkapkan bagaimana produksi pengetahuan tak bisa benar-benar bisa bebas nilai dan dipenuhi oleh kepentingan yang berada di sekelilingnya.

maxresdefault

Gayatri Spivak

Gambar dipinjam dari sini

Dalam dunia akademis misalnya, dunia ketiga ‘hanya’ ditempatkan sebagai lahan penelitian karena orang-orang di dalamnya memiliki kebudayaan yang berbeda dengan dengan mereka-mereka yang berada di dunia pertama. Setelah dijadikan lahan penelitian, maka beragam informasi-informasi mentah itu pun dibawa dari dunia ketiga untuk kemudian diproduksi menjadi sebuah pengetahuan oleh mereka di dunia pertama. Bagi Spivak, praktik ini tak lain merupakan imperalisme gaya baru, yakni imperialisme kebudayaan (Cultural Imperialism). Implikasinya, bagi Spivak, yakni sejauh mana pandangan kita akan dunia ketiga secara institusional telah terwarnai, maka representasi kita akan dunia ketiga itu pun akan terbatas. Implikasi lainnya yakni bahwa ketika kita menciptakan sub-altern atau dunia ketiga, maka saat itu jugalah kita berusaha agar mereka menyesuaikan dengan gambaran dan keinginan kita.

“When we act in accordance with professional, organisational interest, our representation of the other say much more about us than about the other, or at minimum, they construct the Other only in as far as we want to know it and control it”- Spivak

Jika begitu, bagaimana kita bisa merepresentasikan kelompok sub-altern? Ilan Kapoor dalam jurnalnya[3] mengungkapkan berbagai poin yang Ia sarikan dari tulisan Spivak.  Poin tersebut merupakan pendekatan bijak yang menempatkan diri dalam posisi dekonstruksi, yang diikuti dengan berbagai proses yang melibatkan self-implication, yakni :

1) Intimately inhabiting and Negotiating Discource : bahwa dekonstruksi dan kritik  hanya dimungkinkan jika kita adalah orang yang dimaksud, kita adalah bagian dari apa yang kita ingin kritik. Kita tidak bisa mengklaim diri sebagai orang luar ketika kita pun berada di dalam dan sudah menjadi bagian dari wacana, budaya, institusi, dan geopolitik. “For this reason, too, she advocates the modes of “negotiation” and “critique”, which unsettle the dominant from within”- Moore Gilbert

2) Acknowledging Complicity : bahwa kita memahami betul seperti apa keterlibatan diri kita dalam setiap representasi yang kita buat atau kita klaim. Ini merupakan implikasi yang paling jelas dari paparan yang telah disampaikan oleh Spivak.

3) Unlearning One’s Privilege as Loss : Spivak menyebutnya juga sebagai transformasi kesadaran, sebuah perubahan dalam mind set. Idenya adalah untuk berhenti memikirkan diri sendiri sebagai orang yang lebih baik dan lebih pas.

4) Learning to Learn From Below : Poin ini adalah aplikasi dasar dari poin di atas. Untuk bisa berinteraksi dan belajar dari sub-altern maka kita harus berhenti menganggap mereka sebagai objek, mereka memiliki masalah, kita memiliki solusi. Kita membuka diri pada mereka, dengan berbagai perbedaan yang ada, siap menerima segala bentuk respon mereka. “By so doing, we begin the process of not defining them, but listening to them name and define themselves

5) Working Without Guarantees : Adalah bahwa kita harus menerima berbagai kerentanan yang mungkin terjadi saat kita ingin mengetahui mengenai sub-altern. Bagaimana jika ternyata mereka berdiam diri, jika ternyata terjadi suatu hal yang berada di luar ekspektasi kita.

Berbagai poin tersebut memperlihatkan bahwa Spivak sangat berhati-hati ketika akan merepresentasikan dunia ketiga atau sub-altern (othering dari dunia ketiga), karena narasi dari representasi kita tidaklah berada dalam ruang hampa. Ia akan sangat terkait dan dipengaruhi oleh  siapa dan apa posisi kita bagi dunia tempat kita berada.

 

Notes:

[1] http://cpps.ugm.ac.id/pekerja-anak-kebijakan-yang-tepat-bukan-pelarangan-melainkan-pengaturan/

[2] http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/15/o5o5rn377-warga-kampung-pasar-ikan-tolak-pindah-ke-rusun-ini-alasannya

[3] Hyper self reflexive development? Spivak on Representing The Thirld World Other,Taylor & Francis,  2004

Dulu dan Kini : Remediation Theory

Pernah mendengar benda bernama walkman? Dulu benda ini betul-betul menjadi benda yang keren dan menyenangkan-setidaknya bagi saya. Betapa tidak, untuk bisa mendengarkan lagu-lagu kesayangan tak lagi harus duduk manis di depan radio tape. Tak harus juga berebut dengan adik atau kakak tentang lagu mana yang ingin didengarkan. Maklumlah, suara radio tape sekecil apapun masih bisa didengarkan oleh orang lain. Dengan walkman, kita bisa mendengarkan lagu-lagu tersebut dimanapun dan kapanpun, secara personal melaui bantuan earphone, asal selalu sedia baterai AAA sebagai nyawanya. Syurga? Iya syurga untuk saat itu. Sampai akhirnya kedigdayaan walkman digeser oleh MP3 Player yang bisa terhubung langsung dengan port USB Komputer yang memungkinkan benda tersebut dapat diisi dayanya dengan hanya menghubungkannya dengan komputer, tidak lagi memerlukan baterai yang hanya dipakai saat ‘darurat’.  Bilangan kapasitas dari hitungan Megabyte (MB) hingga Gigabyte (GB)  ketika itu amatlah terdengar istimewa. Bagaimana tidak, jika walkman hanya mampu memperdengarkan lagu dari kaset yang amat terbatas jumlahnya, MP3 Player dapat menampung puluhan bahkan ratusan lagu di dalamnya. Wow! Iya, wow untuk saat itu pastinya 😀

Dunia berputar, teknologi berkembang. Walkman mulai ditinggalkan, MP3 Player tak banyak lagi digunakan, setelah muncul smartphone dengan kemampuannya yang maha. Tak perlu lagi banyak memiliki gawai, semua sudah ada dalam satu genggaman dalam benda bernama smartphone. Yeah! Keren? Iya, keren. Untuk saat ini, sekali lagi. Bahkan kita tak pernah tau dimanakah akhirnya perkembangan teknologi ini bermuara. Akan secanggih apakah lagi teknologi-teknologi di zaman anak cucu kita kelak. Ya, entahlah. Mungkin kita pun akan gaptek pada masanya~

Radio Tape ke Walkman ke MP3 Player ke Smartphone, inilah yang menurut Bolter dan Grusin (2000) sebut sebagai Remediation. Wow benda apalagi itu? Haha. Bukan, bukan benda. Dia adalah spesies teori. Remediation Theory. Asumsi teori tersebut adalah bahwa media baru hadir untuk menambal kelemahan/reformasi pada media lama. Jadi walkman hadir untuk menambal ke-tidak-portable-an radio tape. MP3 Player hadir untuk menambal keterbatasan ruang pada walkman, dan smartphone hadir untuk menambal keterbatasan-keterbatasan yang ada pada benda-benda sebelumnya.

Dalam proses remediation tersebut, ada dua cara yang biasanya dipakai untuk proses penyesuaian dari media lama ke media baru. Pertama yakni penyesuaian yang berdasarkan kandungan dari media yang lama. Misalnya yakni isi novel yang diadaptasi dalam bentuk film. Kedua penyesuaian berdasarkan bentuk dari media itu sendiri. Misalnya perubahan bentuk Radio tape hingga smartphone tadi. Teknik dasar penyimpanan suara diperbaiki dan didigitalisasi sedemikian rupa sehingga menciptakan bentuk media baru yang lebih efisien.

Bolter dan Grusin dalam bukunya Remediation : Understanding New Media mengenalkan teori mengenai remediation ini memiliki dua konsep yang saling berhubungan. Konsep pertama yakni, immediacy. Immediacy ini singkatnya merupakan pengalaman maksimal yang dirasakan oleh pengguna media dengan isi dari media tersebut, yang menjadikan seolah keberadaan media itu sendiri menjadi hilang. Misalnya, ketika kita menangis saat menonton film, ketika kita ikut terhanyut saat mengakses media sosial dan sejenak lupa dengan realitas di dunia nyata. Bolter dan Grusin(2000) berpendapat bahwa immediacy inilah yang ingin dicapai oleh setiap medium, dan menjadi alasan mengapa akhirnya reformasi pada media lama itu terjadi. Ya, untuk mencapai immediacy itu sendiri. Mengapa radio tape digantikan walkman, ya untuk membuat pengguna merasakan pengalaman yang lebih maksimal saat mendengarkan lagu kesayangannya. Begitu pula dengan kehadiran benda-benda setelahnya yang semakin memperbaiki kualitas pengalaman kita saat mengakses isi dari media tersebut.

Konsep kedua yang bertautan dengan immediacy yakni, hypermediacy. Jika dalam immediacy pengguna dibuat seolah-olah tak menyadari keberadaan media yang dipakainya karena hanyut dalam isi media di dalamnya, maka dalam hypermediacy, pengguna diberikan berbagai pengalaman  menggunakan media dalam berbagai platform dengan bantuan teknologi yang lebih rumit. Hypermediacy ini lebih tergambar saat kita membicarakan kehadiran media baru/internet yang menawarkan kecanggihan di dalamnya. Dengan satu kali klik, kita dapat membuka portal berita, yang di dalamnya ada streaming TV atau juga radio yang dahulu mesti diakses dengan gawai yang berbeda. Hypermediacy yang menawarkan ragam pengalaman menggunakan media ini pada akhirnya disebut Bolter dan Grusin (2000) sebagai upaya untuk mencapai immediacy itu sendiri. Singkatnya, immediacy depends on hypermediacy. Untuk dapat mendapai immediacy dibutuhkan kecanggihan teknologi dan berbagai pengalaman dalam bermedia (hypermediacy) yang memperbaiki pengalaman sebelumnya.

Jadi, kedua hal tersebut selalu saling berhubungan,logika immediacy-hypermediacy. Namun bedanya, hypermediacy dapat mendukung immediacy, tapi tidak untuk sebaliknya, immediacy tidak dapat membantu hypermediacy. Karena immediacy itu sendiri merupakan tujuan dari konsep hypermediacy.

 

Referensi :

Bolter, D.J dan Grusin, R. 2000. Remediation : Understanding New Media. Cambridge : MIT Press

Omar,Bahiyah. Teori Media Baru : Remediasi dalam Antologi Esei Komunikasi : Teori, Isu, dan Amalan. Malaysia : Penerbit USM.