Membangun Sensitivitas akan Minoritas melalui Cultural Studies dan Etnografi

Kira-kira apa yang pertama kali terpikir saat kita melihat sekumpulan orang yang memakai baju adat berwarna hitam atau putih lengkap dengan ikat kepala, berjalan beriringan tanpa alas kaki di perkotaan, dengan memikul barang di pundaknya? Barangkali apa yang kita pertama kali pikirkan : mereka adalah orang terbelakang. Setidaknya, mereka bukanlah orang yang berpendidikan, karena orang yang berpendidikan itu selalu memakai alas kaki –misalnya. Namun, seberapa validkah penilaian kita tersebut?

Adalah mereka, saudara kita dari Suku Baduy Dalam, sebuah kelompok masyarakat adat sub-etnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Secara formal, Suku Baduy Dalam memang tidak mengenyam pendidikan sekolah layaknya kita. Pengetahuan akan adat-istiadat dan kepercayaan yang diajarkan pada mereka semua berupa tuturan lisan karena mayoritas dari mereka tidak bisa membaca ataupun menulis. Hal tersebut sudah menjadi salah satu aturan dari adat-istiadat yang mereka anut, sehingga sekuat apapun pemerintah ingin membangun sekolah dalam wilayah tersebut, selalu ditolak oleh masyarakat Suku Baduy Dalam.

Dengan demikian, lantas bukannya terbukti bahwa mereka adalah orang terbelakang? Mungkin iya, jika tolak ukurnya adalah pendidikan formal yang oleh masyarakat mayoritas dinilai sebagai indikator kemajuan kognisi seseorang atau sekelompok masyarakat. Namun, bila indikatornya adalah ramah terhadap lingkungan, bisa jadi mereka semua lebih beradab dibandingkan dengan orang yang mengenyam pendidikan formal tertinggi sekalipun. Masyarakat Baduy Dalam dikenal dengan sikapnya yang menjaga dan melestarikan alam sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Maka tidak ada penebangan liar di sana, tidak juga sampah-sampah yang ikut mengalir di sunga-sungainya. Sehingga salah besar justru jika melabeli mereka dengan istilah terbelakang, karena dalam beberapa hal, bisa jadi mereka jauh lebih beradab dari kita kelompok mayoritas.

Belum lagi jika kita melihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Ketiadaan teknologi, juga ketiadaan listrik membuat hari-hari mereka dipenuhi dengan hubungan yang erat antara sesamanya. Kearifan local seperti kerja sama dan gotong royong pun sangat mereka pegah teguh. Hal yang barangkali menjadi sesuatu yang mahal dalam masyarakat modern dewasa ini, dimana individualism sudah dirasakan menjadi hal yang sangat mengganggu tatanan masyarakat ketimuran. Sepertinya terlihat terbelakang, tapi di sisi lain agaknya justru kita yang sedang berjalan ke belakang, terlihat seperti bergerak, padahal tengah bergerak mundur. Siapa yang kira? Sama hal nya jika kita melihat dari sisi kebebasan. Masyarakat modern, dengan berbagai teknologi yang memudahkannya, seringkali terjebak dalam budaya konsumerisme. Pada beberapa orang bahkan hingga batas yang tak wajar. Tak bahagia jika belum belanja. Resah jika melihat ada model terbaru yang belum dipunya. Lain halnya dengan masyarakat Baduy Dalam, di mana pakaian yang mereka kenakan haruslah buatan mereka, dengan model yang sederhana apa adanya. Meski tampaknya mengekang, atau bahkan menyedihkan, namun di sisi lain kita bisa melihat mereka sebagai orang yang merdeka dari penjajahan bernama konsumerisme, bukan?

Temuan demikian tentu tidak akan kita dapatkan dengan hanya melihat mereka sepintas lalu, apalagi dengan mengambil jarak dari mereka. Temuan demikian baru bisa kita maknai betul saat kita meneliti dan memberi ruang kritis yang memungkinkan kita untuk melihat sisi lain kehidupan mereka dengan lebih dekat, seraya memeriksa kembali bahasa yang kita gunakan agar sesuai dengan pandangan mereka. Bukan lagi bahasa dan pandangan kita sebagai seseorang yang merasa datang dari golongan mayoritas. Ada dua pendekatan penelitian yang bisa digunakan dalam konteks ini, yakni pendekatan cultural studies, dan pendekan etnografi. Pendekatan cultural studies relevan karena ia memberikan ruang dialog bagi bagi kaum intelektual, pemikir kritis, dan kelompok lain yang  tidak bisa diakomodir dengan pendekatan yang lain. Adapun etnografi merupakan fenomena interdisipliner yang muncul sebaai cara untuk melihat, berbicara, dan mempelajari beragam budaya dan masyarakat dengan cara yang tidak mengabadikan eksploitasi dan dominasi.

Dengan dua pendekatan tersebut, saat melihat Suku Baduy Dalam misalnya, peneliti akan lebih berhati-hati dalam merepresentasikan mereka. Tidak lagi melihat mereka sebagai ‘the other’, tetapi justru merangkul, dan menjadikan perbedaan yang ada sebagai keragaman kolektivitas yang berwarna. Tidak lagi mengambil ‘keuntungan’ atas diri mereka melalui tulisan-tulisan yang eksploitatif, tetapi justru selalu mengkritisi diri kita untuk senantiasa menginterogasi motif kita, arahan pekerjaan kita, agar tak terjebak dalam bentuk imperialisme yang baru. Pun sama halnya saat kita sebagai peneliti melihat orang-orang yang terpinggirkan. Hal yang harus dipegang teguh adalah bagaimana lewat tulisan tersebut, banyak orang tergerak untuk berpikir kritis tentang keberadaan orang-orang yang dianggap marjinal dalam sebuah lingkungan masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan tingkat diskriminasi atau stigma negatif yang beredar tentang mereka.

Referensi :

Hooks, Bell. 2015 Culture to Culture: Ethnography and Cultural Studies. Dalam Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics.New York and London: Routledge

Advertisements

PRT Ku Sayang, PRT Ku Malang..

Dalam berbagai hal, utamanya dalam lingkungan yang menganut budaya patriarki, perempuan masih kerap menerima berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang amat merugikannya. Terlebih bagi mereka para perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan, yang harus menerima diskriminasi berlapis karena keperempuanannya dan karena kemiskinan yang dialaminya. Kondisi yang rentan tersebut secara lebih nyata tergambarkan melalui nasib para pekerja rumah tangga Indonesia, baik mereka yang mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri, atau bahkan mereka yang bekerja di negeri sendiri-yang tak lebih baik nasibnya.

doretha

Pekerja Rumah Tangga – Sumber

Tak dapat dipungkiri, posisi para pekerja rumah tangga (PRT) saat ini memang masih lemah dan masih memiliki nilai tawar yang rendah (anyway, saya memakai bahasa pekerja karena bahasa tersebut yang mereka inginkan). Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia, baik kekerasan fisik, non-fisik, bahkan seksual. Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan, makan yang tidak layak, serta kerja tanpa ada batasan waktu yang pasti. Kekerasan non-fisik juga sering dialami PRT, misalnya tidak adanya hari libur, gaji yang tidak dibayarkan, atau gaji yang dipotong karena alasan tidak jelas. Belum lagi kekerasan seksual dan banyak kasus-kasus lain, yang jika dipaparkan hanya menambah panjang kepiluan yang ada. Hal ini menjadi ironi tersendiri, manakala Indonesia getol mengecam kekerasan dan penganiayaan terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, namun justru tidak melindungi para pekerjanya di dalam negeri.

Padahal, PRT di negeri sendiri pun kerap dianggap sebagai masyarakat kelas bawah. Dengan feodalisme yang masih mengakar, para PRT sering tidak mendapatkan hak dan kesetaraan dengan majikannya. Mereka kerap dianggap budak zaman modern. Apalagi,  banyak di antara mereka masih di bawah umur dan berasal dari kelas menengah ke bawah dengan pendidikan yang masih rendah, sehingga dianggap mudah untuk dilecehkan. Banyak juga di antara mereka yang tidak melek hukum dan tidak mengerti hak-haknya, sehingga seringkali tidak melapor ketika mendapatkan perlakuan kasar.

Kondisi yang rentan inilah yang menjadi fokus baru Judith Butler dalam artikelnya  Performativity, Precarity, and Sexual Politics. Fokus tersebut Ia sebut sebagai precarity, yakni suatu kondisi yang mengancam hidup yang muncul di luar kontrol seseorang. Dalam hal ini, ancaman tersebut hadir dikarenakan ketiadaan payung hukum yang secara tegas melindungi nasib para PRT, ditambah lagi dengan ‘warisan’ budaya feodalisme yang masih ada bahkan setelah zaman kolonialisme sudah berakhir. Sama halnya dengan anggapan pada norma gender yang ‘harus’ dipenuhi seseorang ketika Ia terlahir ke dunia, menjadi perempuan dari kalangan miskin pun seolah ‘sudah dari sananya’ tercipta untuk memenuhi perannya sebagai objek derita atas perlakuan tidak menyenangkan dari sana sini.

Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatatat, hingga September 2016 terdapat 217 kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sedangkan kekerasan ekonomi karena upah PRT tidak dibayar mencapai 74 kasus.[1] Ini hanya yang tercatat. Entah berapa banyak lagi yang tak tercatat. Lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka tentu sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kasus kekerasan ini. Memang, sudah ada beberapa undang-undang yang digunakan sebagai “pertolongan pertama” terhadap berbagai kasus ketidakadilan yang menimpa PRT. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, namun undang-undang ini hanya mengatur hubungan industrial. Sementara kenyataan yang ada saat ini, PRT masih dianggap sebagai pekerja sektor informal. Ada pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ternyata undang-undang ini pun tak bisa digunakan sebagai payung bagi PRT, lantaran tidak mengatur hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja (majikan).

Landasan itulah yang membuat para PRT merasa perlu untuk memiliki suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur hubungan kerja PRT serta bersifat melindungi mereka dari berbagai macam kasus kekerasan yang selama ini kerap terjadi. Sehingga tak heran, dalam beberapa kesempatan, mereka turun ke jalan dan berbicara dengan lantang di depan gedung DPR-MPR RI, menyuarakan aspirasinya agar RUU Perlindungan PRT yang kerap kali hilang timbul dalam Prolegnas, segera dibahas dan disahkan dalam bentuk perundang-undangan. Dalam sudut pandang Judih Butler, hal inilah yang disebut sebagai performativity, yakni kegiatan di hadapan public sebagai wujud dari keberanian dia untuk menuntut hak yang seharusnya ia peroleh.  Sampai titik ini, para pejuang PRT tersebut mencoba untuk melakukan translasi (lihat Spivak, dalam Butler, 2009) untuk menyampaikan suaranya, dengan menerjemahkan bahasa mereka ke dalam bahasa masyarakat dominan. Tentu dengan harapan agar suara mereka dapat didengar.

budak

Unjuk Rasa PRT- Sumber

Namun, meskipun berbagai performa sudah dilakukan, hingga saat ini perkembangan RUU Perlindungan PRT pun belum mengalami progress yang positif. Alih-alih disahkan, pembahasan mengenai RUU Perlindungan PRT ini masih dikesampingkan karena berbagai kepentingan. Utamanya karena dianggap ‘merepotkan’ banyak orang yang berlaku sebagai majikan. Kondisi demikian relevan untuk disandingkan dengan pemikiran Hannah Arendt (dalam Butler, 2009) bahwa Negara seringkali secara struktur menyebabkan berbagai golongan menjadi pihak yang lemah dan rentan menerima kekerasan. Sehingga lengkaplah apa yang mereka alami, disisihkan secara struktural, dan dikesampingkan secara sosial.

Sebuah peringatan besar sebetulnya, bagi saya, juga mungkin bagi Anda, dan siapapun kita yang menggunakan jasa mereka. Apakah kita sudah mengurangi beban mereka dengan memperlakukan mereka secara baik-baik? Memberikan hak mereka sebagai seorang manusia secara penuh? Apakah gaji mereka sudah mencukupi kebutuhan hidup yang mereka tanggung-sudah UMR ataukah belum? Apakah sudah sebanding dengan keringat mereka? Jika belum, barangkali kita masih menjadi bagian dari mereka yang melanggengkan anggapan bahwa mereka ‘hanyalah’ budak di zaman modern yang bisa diperlakukan sesukanya. Dan cukuplah itu menjadi tamparan keras bagi kita.

Notes :

[1]http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus

 

Referensi :

Butler, Judith. 2009.  Performativity, Precarity, and Sexual Politics.

On Media Memory

Sometimes you will never know the true value of  a moment, until it becomes a memory– Unkwon

Begitulah salah satu ungkapan yang mengutip tentang memori, bahwa kita hanya bisa mengerti nilai sebuah momentum saat hal tersebut sudah menjadi memori, sudah terlewat dan menjadi ingatan dalam benak kita. Di satu sisi, hal tersebut bisa jadi benar. Terkadang saat kejadian terjadi, antara kita tidak menjadi bagian langsung yang berada di tempat tersebut, atau kita tidak begitu faham apa yang sedang terjadi, sebuah momen bisa terlewat begitu saja. Barulah beberapa saat setelahnya, kita bisa memahami apa yang terjadi. Entah faham begitu saja, diberi tahu orang yang lebih faham tentang hal tersebut, ataupun melalui pencarian informasi yang disengaja, melalui media misalnya. Namun dibalik hal tersebut, yang tak kalah penting untuk kita pertanyakan adalah, bagaimana sebuah memori akan sebuah momen itu terbentuk? Apakah memori adalah otoritas seorang individu?

Ternyata tidak. Sosiolog asal Prancis, Maurice Halbwach, dalam publikasinya “On Collective Memory” (1992/1925, 1980/1950) menyatakan bahwa ingatan individu tidak terlepas dari memori kolektif yang berkembang di lingkungan sosialnya. Memori kolektif dalam hal ini didefinisikan sebagai ingatan yang dikembangkan suatu kelompok sosial, yang menekankan keunikannya, dan memungkinkannya untuk melestarikan citra tersebut pada generasi berikutnya (p.4).  Apalagi dengan kehadiran media sebagai agen memori yang memiliki peran strategis dalam mengonstruksikan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu sesuai dengan tipologi medianya, dan membentuknya sebagai sebuah memori kolektif di tengah-tengah masyarakat. Peran strategis media itulah yang setidaknya menjadi sabab musabab, mengapa istilah “On Collective Memory” puluhan tahun kemudian berkembang menjadi  “On Media Memory”. Sebagai sebuah perspetif baru, media memory (dalam On Media Memory Collective Memory in a New Media Age, 2011), dimaksudkan untuk melihat secara integral bagaimana keterkaitan antara pembentukan memori kolektif dan peran media dalam mengubah konteks budaya, politik, dan teknologi di tengah masyarakat.

Memori kolektif sendiri, dalam pembahasan di buku On Media Memory Collective Memory in a New Media Age, disebutkan sebagai suatu hal yang kompleks. Namun setidaknya terdapat 5 karakteristik yang dapat menerangkannya, yakni : 1) Memori kolektif dibentuk secara sosio-politis ; 2) Pembentukan memori kolektif merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan dari berbagai arah (tidak linear) ; 3) Memori kolektif bersifat fungsional ; 4) Memori kolektif harus dalam bentuk konkret ; dan 5) Memori kolektif bersifat narasi.

Sebagai ilustrasi, mari sejenak menggali memori kita akan peringatan Gerakan 30 September/ Partai Komunis Indonesia (G-30 S/PKI). Sebagai seseorang yang tidak berada di zaman di mana kejadian tersebut berlangsung, apa yang saya ketahui mengenai G-30 S / PKI ini didominasi melalui cerita dalam buku-buku sejarah di sekolah, dan juga dalam media film yang wajib ditonton saat berada di sekolah dahulu. Apa yang kemudian tersimpan hingga saat ini, bahwa PKI adalah orang jahat yang sadis, bahwa mereka adalah orang yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya Ade Irma Suryani (maklumlah, Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani menjadi taman favorit saya di masa kecil), dan sederet citra negatif lainnya yang melekat pada PKI. Di sisi lain juga saya turut merasakan betapa hebat dan heroiknya para Jenderal-Jenderal dan segenap pahlawan yang digambarkan dalam film fenomenal tersebut. Memori saya sudah barang tentu bukan sekedar memori pribadi, tetapi juga merupakan bentukan yang juga berasal dari memori kolektif.

Seiring berjalannya waktu, terbukti bahwa memori tersebut merupakan bentukan sosio-politis semata. Setelah zaman reformasi, berbagai teori yang menjelaskan mengenai peristiwa tersebut mulai bermunculan. Sesuatu yang tak mungkin didapati saat zaman orde baru berlangsung. Dan pemaknaan akan memori tersebut akan terus berproses secara kontinyu, apa yang kita fahami saat ini akan mempengaruhi pemaknaan kita akan memori masa lalu. Kemudian karakter fungsional, jelas terlihat dari batas-batas yang dibuat dalam memori tersebut, mana kelompok yang baik, mana kelompok yang jahat bisa dengan mudah kita sebutkan. Mengapa dengan mudah? Karena telah dibuat dalam bentuk konkret—dalam hal ini berbentuk buku sejarah dan film, yang juga terdapat narasi di dalamnya.

Selain konsep mengenai memori kolektif, hal yang juga tak kalah penting untuk dibahas adalah mengenai pertanyaan kunci dalam media memory. Setidaknya ada dua pertanyaan utama yang berasal dari dua konsep utama cultural studies, yakni agency dan context, dengan penjabaran sebagai berikut :

A. Media Memory and Agency

Pertanyaan ‘agency‘ dalam kaitannya dengan media memory berfokus pada kapasitas dan otoritas individu dan organisasi untuk beroperasi sebagai agen memori. Eksplorasi semacam itu tentu saja terkait dengan pertanyaan yang lebih umum, yakni tentang peran media dalam membentuk identitas kolektif.

A1. The Question of Authority

Siapakah yang memiliki otoritas untuk menarasikan cerita kolektif akan masa lalu? Apa sumber otoritas dari media secara umum dan khusus dalam berperan sebagai agen memori? Saat ini, sebuah peristiwa sejarah yang besar mendapatkan makna dari publik tidak hanya melalui interpretasi dari akademisi dan mereka yang disponsori oleh Negara, tetapi juga melalui televisi, film, dan pers (Edgerton dan Rollins, 2001; Zandberg, 2010; Zelizer, 1992). Di sisi lain media memberikan sarana berinteraksi bagi para agency dalam mengkonstruksikan peristiwa, tetapi juga di sisi lain memiliki ‘kekuasaan’ tersendiri dalam menentukan hal tersebut.

A2.  The Question of Defining the Collective

Apa peran media dalam menentukan batasan kolektivitas dan bagaimana definisi tersebut berinteraksi dengan peran media sebagai agen memori? Dalam hal ini, batasan kolektivitas tidak bisa dipisahkan dengan khalayak yang mengonsumsi media yang sama. Misalnya, Republika memiliki khalayak dengan kolektivitas yang berbeda dengan kolektivitas khalayak Kompas, karena karakter khalayak antara dua media tersebut pun berbeda. Pertanyaan mengenai digital memories sebagai implikasi dari perkembangan teknologi media baru juga menjadi fokus pembahasan dari poin ini.

A3. The Question of Personal/Private Memory vs Collective/Shared Memory

Pertanyaan ini berfokus pada ketegangan dan hubungan saling menguntungkan antara ingatan personal/pribadi dan kolektif/memori bersama, yang dikaburkan oleh semakin jenuhnya lingkungan media. Artinya, apa yang memisahkan (dan bagaimana kita bisa membedakannya antara) pribadi dan personal/tangan-pertama/individual dan sosial/Dimediasi/kenangan kolektif?

B. Media Memory and Context

Pertanyaan ‘konteks’ menyangkut keadaan dan tempat di mana representasi Media Memory dapat diamati, dialami, dan diteliti.

B1. The Question of Circumstances

Metode yang paling umum dalam menyelidiki keberadaan dan pengaruh ingatan kolektif yakni menyelidiki cara pandang saat ini dalam membentuk pengertian tentang masa lalu. Cara lain yang tak umum yakni, metode menangani ingatan kolektif dengan tujuan untuk melacak pergerakan dari masa lalu ke masa kini.

B2. The Question of Venues/Outlets

Pertanyaan seputar hal ini terkiat dengan kapan dan dimana penelitian mengenai media memory berlangsung, misalnya : “dimanakah kita harus menempatkan fokus analitis kita dalam menyelidiki fenomena ini, haruskah kita fokus pada tempat yang populer atau agak elit? Media lama atau baru? Tempat yang menghasilkan akun fiksi masa lalu atau tempat lainnya yang lebih peduli dengan ‘nilai kebenaran’ atau faktualitas?

 

Referensi :

On Media Memory, Introduction. Dalam On Media Memory : Collective Memory in a New Media Age. 2011.

 

 

Jamming the Political : Beyond Counter-Hegemonic Practices

Pernah melihat meme meme bertebaran saat Pemilu atau Pilkada berlangsung? Saya, sering. Berbagai meme dengan berbagai macam pesan di dalamnya, mulai dari yang lucu hingga yang tidak lucu sama sekali, mulai dari yang netral, yang mempromosikan calon tertentu, hingga yang tendensius menyerang pasangan lawan, semua bertebaran. Kebanyakan disebarkan melalui aplikasi chatting whatsapp, sedang sebagian yang lain disebarkan melalui link pada akun media sosial. Kesemuanya disebarkan dengan sejumlah tujuan tertentu. Salah satu contoh misalnya, meme yang berkembang saat Pemilu lalu, mengenai calon presiden jokowi yang digambarkan sebagai boneka yang dimainkan oleh orang-orang di belakangnya. Kesan yang ingin ditimbulkan oleh pembuatnya mengarahkan bahwa Jokowi tidak independen, dia berada di bawah pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan atasnya, sedang posisinya sendiri lebih lemah –atau dalam bahasa yang lebih kasar, merupakan kacung- dari pihak-pihak tersebut.

Fenomena keberadaan meme tersebut merupakan salah satu bentuk Political Jamming yang dilakukan oleh aktor-aktor politik tertentu yang diarahkan kepada masyarakat luas untuk mengubah nilai tertentu. Apa itu Political Jamming? Bart Cammaerts dalam artikelnya Jamming the Political : Beyond Counter-Hegemonic Practices mencoba merunut dari awal kehadiran Political Jamming yang berasal dari istilah Cultural Jamming yang kemudian mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut yakni penggunaan teknik-teknik pada cultural jamming oleh actor politik dalam praktik komunikasi politik mereka, yang akhirnya melahirkan istilah baru, yakni political jamming. Cultural jamming sendiri dimaknai sebagai sebuah pengusikan atau pembaruan atas pemikiran dan budaya popular, dan mengcounternya dengan pesan-pesan yang berkebalikan, atau yang Gramsci (1971:417) katakan sebagai counter-hegemony. Cultural jamming sering diarahkan pada perusahaan-perusahaan besar sebagai bentuk ‘protes’ atas kesewenangan yang mereka lakukan. Misalnya Nike dengan pengistilahan sweatshopnya, atau perusahaan tambang Esso yang dianggap terlalu kapital hingga diganti logo S pada tulisannya dengan symbol $$ menjadi E$$O. Pengubahan symbol tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang dimaksud merupakan perusahaan kapitalis yang hanya mementingkan masalah bagaimana mendapatkan uang semata, namun mengabaikan kewajibannya untuk turut serta menjaga alam.

Memang dengan sendirinya, cultural jamming pun sudah memiliki rasa politis di dalamnya, namun dalam artikel tersebut political jamming dikhususkan pada hal-hal yang dilakukan oleh aktor politik dengan menggunakan makna yang melawan, humor, sindiran, satire, dan parody. (Hutcheon, 194 ; Dentith, 2000). Dalam hal ini, media menjadi arena pertarungan makna dan ide-ide dalam mengekspresikan pesan-pesan yang subversif, yang akan sulit jika dijelaskan dengan konsep ruang public (public sphere) dari Habermass. Oleh karna itu, Cammaerts meminjam istilah dari Gitlin yang lebih menggambarkan political jamming dan berbagai pertarungan ide yang ada di dalamnya, dengan memisahkan antara public sphericules yang berinteraksi dan berkompetisi dengan dominant public sphere. Kondisi seperti ini akan lebih dimungkinkan pada iklim demokrasi dimana berbagai perbedaan dipelihara untuk menjaga keberlangsungan iklim tersebut.

FullSizeRender

Ilustrasi

Downey dan Fenton (2003 : 193)  melihat bahwa dalam public sphericules pun terbagi lagi menjadi mereka yang autonomous sphericule, dan mereka yang counter sphericule. Autonomous digambarkn lebih dekat dengan anti sphericules, sedang counter sphericule lebih dekat dengan usahanya untuk melakukan hack atas dominant public sphere di mana di dalamnya ditokohi oleh Negara (state) ataupun pasar (market)

 

Kita coba ambil satu kasus untuk memudahkan penggambaran ini, misalnya dalam konteks Upah Buruh. Dominant public sphere , yakni state dan market, menentukan bahwa upah buruh disesuaikan dengan tingkat Upah Minimum Regional setempat. Meski begitu, dalam kultur demokrasi dimana demonstrasi jalanan merupakan hal yang biasa, maka sebagian dari buruh menjadi bagian dari counter sphericule dengan terus mengusik dominan public sphere bahwa peraturan tersebut tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan buruh. Maka ditutut jugalah jaminan atas pekerjaan dan juga asuransi kesehatan selama bekerja, misalnya. Namun ada juga yang pendapatnya cenderung berbeda dan otonom, yakni mereka yang disebut sebagai autonomous sphericule. Misalnya, mereka melihat bahwa persoalan buruh ini memang penting, namun titik tekannya ada pada pemerintah yang seharusnya menciptakan iklim bisnis yang baik bagi perusahaan, sehingga performa perusahaan bisa maksimal dan bisa memberikan yang terbaik bagi buruhnya.  Sebagai titik ekstrem yang berlawanan, ada pula mereka yang anti sphericule. Dalam hal ini dapat dimaknai sebagai mereka yang enggan menjadi bagian dari pertarungan ide mengenai buruh dengan segala hal yang ada di dalamnya, atau mereka yang melihat semua hal tersebut sebagai permainan semata antara state dan market yang dibuat seolah berpihak pada buruh, padahal di balik semua itu tak ubahnya merupakan bentuk penindasan modern yang dilanggengkan, misalnya seperti itu

Karena fenomena  cultural dan political jamming dapat digambarkan melalui berbagai level, dengan beragam arah yang berbeda, maka agak sulit sebetulnya untuk meggenggamnya dalam sebuah model teori yang konsisten. Meskipun begitu, pendekatan rhizomatic seperti yang dikembangkan Carpentier, et al (2003) dalam istilah media komunitas, dengan mengacu pada metafora rhizome yang disampaikan oleh Deleuze dan Guattari (1987:19). Rhizome merupakan penggambaran untuk keterkaitan antara satu titik dengan titik yang lain yang membuat masing-masing titik tersebut menjadi bias perbedaannya antara satu dengan yang lain, bias antara bentuk media yang merupakan mainstream dan alternative,  dan bias darimana sebuah ide yang bertarung tersebut berasal. Karena bukan hal tidak bagi state atau market untuk menggunakan cara yang sama dengan yang para jammers lakukan untuk mendapatkan perhatian dari public. Melalui penggambaran ini juga akhirnya kita bisa melihat bahwa peran internet dalam konteks political jamming tidak bisa berdiri sendiri, dan tidak powerful, karena ada juga media lain yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan tidak bisa saling menghilangkan di dalamnya.

richard-giblett-mycelium-rhizome

Rhizome / Sumber

Lalu bagaimana political jamming itu dilakukan secara teknis? Tentu tak bisa terlepas dari cultural jamming dimana di dalamnya terdapat beberapa perkembangan seni penyampaian pesan. Pertama, yakni ide mengatribusikan makna yang berbeda pada objek. Kedua melalui ilusi optik pada surealis yang membingungkan khalayak. Ketiga, fluxus yang mengintegrasikan seni dengan kritik pada budaya dan sosial politik di masyarakat. Keempat, sekaligus juga yang menjadi relevan untuk saat ini adalah situationism melalui berbagai tekniknya yang kekinian. Misalnya seperti meme-meme yang dibuat dari cuplikan kartun yang diganti percakapannya sesuai dengan situasi yang diinginkan. Keempat hal tersebut akhirnya mengacu pada aturan utama political jamming, yakni : detournement, intrusion, transgression, dan interception. Dan meskipun barangkali terdengar progresif, dalam konteks politis, political jamming juga bisa mengarah pada intoleransi, kebencian public pada musuh bersama, dan rasisme yang mencolok pada etnis minoritas.

 

Referensi :

Bart, Cammaerts. 2007. Jamming the Political : Beyond Counter-Hegemonic Practices. LSE Research Online

Constructing Religious Identity on The Internet

Siapa kita di dunia nyata dan siapa kita di dunia maya? Dalam dua dunia tersebut bisa jadi kita adalah dua orang yang berbeda, bahkan mungkin dua pribadi yang saling berkebalikan. Sama halnya dengan gambar di atas, dalam internet, siapapun bisa menjadi apapun yang dia inginkan. Bahkan kasarnya, seekor anjing sekalipun di arena internet dengan karakter “body-less”nya, bisa menyembuyikan identitasnya sebagai seekor anjing. Ia bisa bertransformasi menjadi apapun yang Ia sukai, dan pribadi manapun yang Ia inginkan.

Adalah Mia Lovheim dan Alf G. Linderman, dalam tulisan mereka yang berjudul “Constructing Religious on The Internet” yang mencoba untuk mengulas bagaimana identitas agama seseorang dikonstruksikan dalam media Internet. Identitas yang dimaksud adalah proses dimana individu merelasikan dirinya dalam kelompok tertentu. Karena proses konstruksi identitas di media online tak lepas dari proses interaksi sosial yang terjadi di dalamnya, maka mengutip pendapat Gidden (1991), kepercayaan sosial menjadi kategori dasar yang relevan dalam proses konstruksi identitas tersebut. Kepercayaan inilah yang akan membantu seseorang menemukan siapa dirinya, dan akhirnya siapa mereka (yakni kelompok sosial tempat dia bernaung). Interaksi sosial yang didasari oleh kepercayaan sosial itulah yang disebut sebagai kapital sosial, dimana semakin banyak seseorang memiliki relasi dengan orang lain, berinteraksi dengan banyak orang di luar dirinya, maka makin tinggi juga kapital sosial yang dia miliki.

Dalam hal ini, Lovheim dan Linderman mengutip pendapat Robert Putnam (2000:22) yang membuat perbedaan antara kapital sosial bonding dan bridging. Bonding merupakan bentuk kapital sosial yang baik secara pilihan maupun kebutuhan melihat ke dalam dan bermaksud untuk menguatkan identitas yang ekslusif dan kelompok yang homogen. Sebaliknya, bridging melihat keluar dan menjaring orang dari berbagai belahan sosial yang beragam. Lovheim dan Linderman mengatakan bahwa komunitas agama biasanya merepresentasian kedua jenis kapital sosial tersebut. Orang dari latar belakang sosial yang berbeda  datang bersama (bridging) untuk membentuk identitas agama yang relatif homogen (bonding).

Lovheim dan Linderman berpendapat bahwa proses interaksi sosial tersebut terjadi di dunia internet dengan mengacu pada apa yang dikatakan sebagai resources dan restrictions. Bahwa internet dengan segala macam fitur yang dimilikinya memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pengetahun dan keterampilan baru (resources), namun di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa untuk mendapatkan hal tersebut dibutuhkan kemampuan dan keterampilan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh semua orang (restriction). Beberapa orang dalam konteks pendapatan, gender, dan ras tertentu masih terbatas untuk dapat mengakses informasi tersebut. Dalam hal ini internet, seperti dalam penelitian Susan Herring, merefleksikan atau bahwa menguatkan ketidaksetaraan tertentu yang terjadi di masyarakat. Lalu bagaimana seseorang terhubung dengan berbagai kelompok agama melalui internet? Sebuah penelitian di Swedia yang dikutip dalam artikel tersebut mengidentifikasi ada 3 cara dimana internet menyediakan jalan yang menghubungkan mereka dengan berbagai kelompok agama, yakni :

1) Information, dimana seseorang mencari dan menyebarkan informasi tentang kepercayaan dan praktiknya yang beragam.

2) Interactivity, dimana seseorang merespon dan mendapatkan respon dari orang dari konteks yang berbeda.

3) Interdependence, dimana seseorang membangun dan menegakkan jaringan di seluruh ruang dan waktu.

Untuk menjelaskan ketiga cara tersebut, sejenak mari kita kembali ke masa dimana aplikasi yahoo messenger menjadi hal yang popular di masyarakat—atau setidaknya popular bagi saya pribadi. Saat itu, kira-kira di tahun 2005an, saya begitu senang  menggunakan aplikasi yang memungkinkan saya untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai Negara dengan berbagai latar belakang yang berbeda. FItur favorit yang sering saya gunakan yakni chat room dengan kategori favorit : religion and beliefs. Favorit? Iya favorit, karena dari chatroom tersebut saya bisa bertemu dengan berbagai macam orang dengan berbagai macam latar belakang agama dan pemahaman (bridging) untuk kemudian mencari brother-sister dan saudara-saudara yang menurut saya seiman dan sepemahaman dengan saya (information sekaligus bonding). Dalam hal ini, internet bukan hanya tempat mencari informasi, namun juga kesempatan untuk menyampaikan pandangan seseorang (yang miliki kemampuan dalam mengaksesnya) akan sesuatu. Internet dapat digunakan oleh para penganut kepercayaan tertentu untuk menyampaikan pandangannya yang menyimpang dan tidak terakomodir di dunia nyata.

Pandangan-pandangan yang disampaikan tersebut, melalui chatroom misalnya, kemudian mendapatkan respon dari yang lainnya (interactivity), baik berupa konfirmasi ataupun dukungan yang memungkinkan penyampainya merasa bahwa Ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang sama dengan dirinya. Meskipun cara-cara setiap orang dalam berinteraksi pun berbeda. Ada yang memilih untuk menjadi pasif dan tidak terlibat dalam percakapan langsung, ada yang secara aktif berdebat dan berargumen dengan yang lainnya, ada pula yag memilih untuk menggunakan jalur pribadi untuk kemudian berinteraksi dengan yang lainnya. Dan kegiatan-kegiatan tersebut dengan kemudahan yang disediakan oleh internet, terus berjalan. Membangun jejaring dari satu ruang ke ruang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain (interdependence).

Lalu, dengan mengambil contoh gerakan Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) dengan berbagai perkembangannya di Indonesia dan belahan dunia lain misalnya, bagaimana menurut Anda menjelaskan fenomena tersebut dengan menggunakan beberapa konsep di atas? 🙂

Referensi :

Lovheim, Mia, dan Linderman, Alf. G. 2005. Constructing Religious Identity on The Internet dalam Religion and Cyberspace. Newyork : Routledge

Media and Women Image : a Feminist Discourse

o-CELEBRITY-SWAN-facebook

Reality Show The Swan (Sumber)

Sepasang mata itu menangis, Ia meratapi dirinya yang seringkali mendapatkan cacian, hinaan, dan makian karena bentuk fisiknya. Tubuh yang gempal dengan lipatan lemak penuh garis stretch mark pada perut,  kulit yang tak mulus, mata dengan ukuran minus yang besar, gigi yang tak rapi, ditambah dengan tinggi badan yang tak seberapa menjadi sumber ketidakbahagiaannya. Hingga akhirnya layak ibu peri, datanglah sekelompok ahli yang menyelamatkan perempuan tersebut dari deritanya. Dibawanyalah perempuan tersebut ke sebuah tempat karantina yang tak memiliki cermin di dalamnya–bahkan juga tak memiliki benda-benda yang bisa memantulkan bayangan seperti sendok. Mulai hari itu, Ia menjalani serangkaian proses transformasi diri dari perempuan yang biasa saja-atau bahkan tak cantik, menjadi perempuan cantik yang menarik bagi orang banyak. Adalah The Swan, program yang menampilkan perubahan tersebut dengan mengikuti tahap demi tahap perjalanan yang harus dilalui sang perempuan agar tampak cantik. Mulai dari sedot lemak, perapihan susunan gigi, hingga operasi di sana sini yang tentu bukan tanpa risiko. Selama program berlangsung, tubuh perempuan dieksplorasi oleh para ahli yang memberikan pandangan-pandangan tentang apa yang akan mereka lakukan pada perempuan tersebut. Hingga akhirnya suatu hari, seluruh rangkaian yang melelahkan itu usai, dia tampil cantik layaknya bintang iklan kebanyakan, dan memulai kehidupannya dengan lebih bahagia.

Before-After The Swan (Sumber)

Streotyping, begitu Sumita Sarkar menyebut penggambaran perempuan di media, dalam artikelnya yang berjudul Media and Women Image : a Feminist Discourse. Media, baik media cetak ataupun visual telah membentuk streotype mengenai kriteria kecantikan dan tubuh ideal yang membuat perempuan harus mengikuti kriteria tersebut untuk  dapat dikatakan cantik dan normal. Padahal, kriteria cantik yang digambarkan sebagai muda, tinggi, dan kurus –bahkan sangat kurus hingga di bawah standar tubuh sehat- seperti model itu tidak realistis dan sama sekali sulit digapai bagi kebanyakan perempuan.

 

Sakar kemudian mengutip pendapat beberapa ahli feminis dalam memandang issu tubuh, gambaran, dan identitas, dengan terlebih dahulu menjelaskan definisi dari subjektivitas. Subjektivitas, meminjam bahasa Weedon (1997) didefinisikan sebagai kesadaran dan ketidaksadaran pemikiran dan emosi seseorang akan perasaannya terhadap dirinya, dan caranya dalam memahami hubungannya dengan dunia. Dalam hal ini, dunia bisa jadi merupakan media popular dan usahanya untuk terhubung dan tak berbeda dengan penggambaran di dalamnya. Lacan (2001) beragumen bahwa seseorang kehilangan rasa otonominya saat dia menyadari bahwa dirinya merupakan objek yang tampak, karena sejak itu dia akan berpikir tentang seperti apa dia terlihat bagi orang lain. Adapun Mulvey (1975) mengidentifikasi pandangan lelaki dalam setiap konstruk sosial atas feminitas, yang dengan hal tersebut identitas positif dari perempuan menjadi tersembunyi. Ada ketidaksetaraan relasi kekuasaan di sana, antara yang menonton (laki-laki) dan yang ditonton (perempuan), antara memandang dan yang dipandang, dan hal tersebut membawa perempuan pada objektifikasi.

image001

Objektifikasi Tubuh Perempuan (Sumber)

Dalam media, objektifikasi tersebut terlihat dengan penggambaran perempuan yang hanya menjadi objek kepuasan libido kaum laki-laki dalam budaya patriarki. Perempuan dan gambaran tubuh yang ideal atasnya dikomersialisasikan dan dikomoditisasikan secara nyata melalui berbagai iklan, yang produknya mengajak perempuan lain untuk memenuhi tubuh ideal tersebut. Misalnya dalam contoh di atas mengenai reality show The Swan. Sekilas barangkali program tersebut terlihat berguna, setidaknya bagi mereka yang tertolong. Namun, sebetulnya yang ditolong pun merupakan korban dari stereotype dan objektifikasi terhadap perempuan di lingkungan sosial, yang kemudian dikomersialisasi dan dikomoditisasi dalam tayangan program yang menyedot perhatian banyak orang (dan pasti menghasilkan pundi-pundi uang pula).

Bagaimanapun juga, tidak bisa dipungkiri bahwa kriteria tinggi, muda, dan sangat kurus membuka peluang bagi banyak produk untuk bisa memasarkan barang dagangannya (profitable). Obat peninggi badan, obat pelangsing, kosmetik anti penuaan dini, makanan-makanan yang penuh nutrisi, bahkan sarana-sarana kesehatan seperti fitness pun menjadi ladang subur bagi mereka yang mengambil untung atas konstruksi cantik yang dilegitimasi masyarakat. Tak hanya menampilkan gambaran tubuh ideal, bahkan di era post liberalis, iklan-iklan lebih berani untuk menampilkan tubuh perempuan bahkan dalam kondisi telanjang, dengan teks iklan yang memicu pemberlakuan seksisme dan menegaskan proses objektifikasi dan komoditisasi terhadap tubuh dan gambaran perempuan. Seolah, apa yang dihadirkan dalam iklan itulah yang disebut sebagai kesempurnaan sebagai perampuan. Padahal, kesempurnaan yang ingin dicapai itupun bersifat semu, karena bahkan modelnya itu sendiri tidak sempurna dan masih membutuhkan bantuan teknologi –aplikasi photoshop misalnya-untuk bisa terlihat cantik di media. Sehingga perempuan tidak hanya tertindas secara politis melalui gambaran tubuh yang ideal, namun juga tereksploitasi secara komersil dalam rangka memenuhi konstruksi ideal tersebut.

Di akhir artikelnya, Sakar mengutip apa yang Devereux (2003:9) sampaikan bahwa media massa merupakan agen penting dalam transformasi dan perubahan sosial. Mereka secara erat terikat dengan proyek kapitalis dan mereka memainkan peran penting dalam reproduksi dan keberlangsungan beragam jenis ketidaksetaraan di tingkat local, nasional, dan global. Namun apa yang dilupakan oleh media yakni uraian yang berperspektif gender dan ketidaksetaraan gender, untuk mendukung perempuan—khususnya konteks India.

kacamata-gender1

Perspektif gender (Sumber)

Referensi :

Sarkar, Sumita. 2014. Media and Women Image: a Feminist Discourse, Journal of Media and Communication Studies, vol. 6 (3) page. 48-58

Encoding-Decoding : Studi Pemaknaan Pesan Stuart Hall

Stuart-Hall-006

Stuart Hall- (Sumber)

Siapa yang tidak mengenal Stuart Hall? Sebagai mahasiswa Ilmu Komunikasi, nama Stuart Hall tidak terlepas dari deretan ahli-ahli yang sumbangsihnya terhadap ilmu ini sangat signifikan. Pentolan dari Mazhab Cultural Studies tersebut dikenal dengan pemikirannya yang kritis dengan penggabungan beberapa disiplin ilmu di dalamnya, seperti sejarah, antropologi, sastra, linguistik dan sebagainya. Sebagai salah satu teoritis Cultural Studies, Hall juga mengulas mengenai budaya populer, dominasi elit, dan munculnya kelompok minoritas. Salah satu pemikirannya yang akan kita bahas dalam artikel ini yakni  Teori 4 Tahap Komunikasi yang terdiri dari tahap Produksi, Sirkulasi, Penggunaan (Distribusi/Konsumsi), dan terakhir reproduksi. Teori tersebut menjadikan makna dan pesan sebagai objek perhatian utama dalam tiap tahapnya. Hall mengatakan, tahapan-tahapan tersebut memiliki karakteristik yang relative otonom atas tahapan lainnya. Tahapan pengodean pesan misalnya, membuat kontrol akan tahapan penerimaannya. Namun hal tersebut tidak berlangsung secara jelas. Setiap tahap  memiliki sendiri penentuan batas dan kemungkinan di dalamnya. Jika harus disarikan dalam sebuah kalimat apa inti dari teori tersebut, barangkali seperti ini : bahwa pesan apa yang dikonstruksi oleh media sebagai pemroduksi pesan –dalam konteks Hall yakni media televisi-, tidak selalu dimaknai serupa oleh khalayaknya. Dalam hal inilah Hall mengenalkan mengenai istilah Encoding-Decoding.

image004

Sumber

Encoding mengacu pada tahapan produksi dimana realitas yang mentah, suatu peristiwa yang terjadi di lapangan, dipotret, dikonstruksikan, serta dibingkai sedemikian rupa, dengan penggunan-penggunaan bahasa yang cenderung menggunakan bahasa dari ideologi kelompok dominan (dominant or preferred meanings). Pembentukan pesan dalam tahap produksi tersebut juga melibatkan pengetahuan mengenai seperti apa penerima yang akan disasar, bagaimana karakteristik mereka untuk menentukan bagaimana bentuk pesan tersebut dikemas hingga menarik bagi penerimanya. Hingga, dalam hal ini Hall mengutip pembahasaan Phillip Elliot bahwa khalayak merupakan “receiver” sekaligus juga “source” atas sebuah pesan media. Sehingga sangat jelas terlihat bahwa sebuah pesan diproduksi dengan melalui serangkaian proses yang tidak sederhana agar pesan tersebut menjadi sebuah wacana yang bermakna (meaningful discourse) yang dapat dipahami dan diterima sebagai suatu hal yang lazim.

 Meskipun telah diusahakan sedemikian rupa agar bisa dimaknai sama dengan maksud awalnya, namun proses Decoding sangat bisa membuat makna awal tersebut diterima berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruh oleh persepsi, pemikiran, dan pengalaman masa lalu, yang bagi setiap orang pun mesti tak sama. Selain itu, Hall juga mengungkapkan bahwa khalayak dalam hal ini tidak hanya menerima pesan, tetapi juga bisa mereproduksi pesan yang disampaikan. Dengan demikian, Hall menyebutkan bahwa antara encoding dan decoding ini memiliki struktur makna yang tidak simetris. Derajat simetris dalam hal ini dimaksudkan sebagai derajat pemahaman serta kesalahpahaman dalam pertukaran pesan, dan derajat tersebut bergantung pada kesetaraan hubungan yang dibentuk antara pembuat pesan dan penerimanya.

Secara umum, Stuart Hall membagi tiga posisi ketika seseorang melakukan decoding atas pesan. Pertama, posisi dominan-hegemonis  (dominant-hegemonic position).  Media menyajikan penafsiran yang dominan atas suatu isu / peristiwa, dan seseorang menafsirkan pesan seperti yang dibuat oleh media. Kedua, posisi oposisional (oppositional position).  Posisi ini kebalikan dari posisi dominan, dimana khalayak memberikan tafsiran yang berbalikan dengan yang dibuat oleh media. Khalayak melakukan perlawanan atas pemaknaan dominan yang dibuat oleh media. Ketiga, posisi negosiasi (negotiated position). Di sini khalayak menerima pemaknaan dominan yang dibuat oleh media, tetapi  khalayak juga memberikan penafsiran atas pemaknaan yang dibuat oleh media.

Sebagai ilustrasi, masih ingat iklan salah satu merek terkemuka air dalam kemasan yang mengangkat mengenai “jasanya” dalam membuat sumber air di daerah-daerah kering? “Sekarang mata air su dekat”, begitu ucap salah satu anak dalam iklan tersebut. Sebagai sebuah iklan, tentu proses di balik pembuatannya sudah melalui serangkaian pengodean yang unik agar citra sebagai produsen air dalam kemasan yang peduli sesama tertanam di benak khalayak (encoding). Selain itu juga untuk mendongkrak penjualan produknya, karena dalam iklan dikatakan, dengan kita membeli 1 Liter produknya, maka kita telah menyumbang 10 Liter air untuk saudara kita yang membutuhkannya.

akua1

Salah satu gambaran adegan dalam iklan. (Sumber

Pertama kali saya melihat iklan tersebut dahulu, apa yang pertama terlintas yakni “Wow..keren ya merek besar ini bisa bantu banyak orang”(decoding). Seriuslah itu kesan pertama saya terhadap iklan tersebut, terenyuh dengan penggambaran saudara di Indonesia timur yang kekurangan air, dengan tokoh seorang anak sekolah yang sering membantu ibunya mengambilkan air untuk mandi adiknya (dominant-hegemonic position). Hingga saat menonton bersama suami, ia mencibir “Cih, duit dia buat bikin iklan itu mesti lebih banyak dari apa yang udah dipakai untuk bantu bikin sumber airnya,”katanya sinis (oppositional position). Belum lagi cerita di balik air yang disedot perusahaannya, yang meninggalkan nestapa bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar pabrik. Selain dua posisi dominant-hegemonic dan oppositional di atas, dapat dimungkinkan juga terdapat pihak yang dalam men-decoding pesan yang sama berada dalam posisi negotiated, misalnya “Membantu sesama yang kekurangan air itu memang hal yang baik, tapi caranya ga harus selalu dengan membeli merek tersebut”. Di satu sisi menerima preferred meanings yang disodorkan oleh pembuat pesan bahwa betul ada hal baik yang dilakukan oleh merek tersebut, namun di sisi lain juga memiliki pendapat tersendiri atas pesan tersebut dengan ungkapan bahwa membantu mereka tak harus dengan jalan membeli mereknya.

Referensi :

Hall, Stuart. 2001. Encoding-Decoding : Media and Cultural Studies, Eds. Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner. Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.