PRT Ku Sayang, PRT Ku Malang..

Dalam berbagai hal, utamanya dalam lingkungan yang menganut budaya patriarki, perempuan masih kerap menerima berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang amat merugikannya. Terlebih bagi mereka para perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan, yang harus menerima diskriminasi berlapis karena keperempuanannya dan karena kemiskinan yang dialaminya. Kondisi yang rentan tersebut secara lebih nyata tergambarkan melalui nasib para pekerja rumah tangga Indonesia, baik mereka yang mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri, atau bahkan mereka yang bekerja di negeri sendiri-yang tak lebih baik nasibnya.

doretha

Pekerja Rumah Tangga – Sumber

Tak dapat dipungkiri, posisi para pekerja rumah tangga (PRT) saat ini memang masih lemah dan masih memiliki nilai tawar yang rendah (anyway, saya memakai bahasa pekerja karena bahasa tersebut yang mereka inginkan). Hal ini terlihat dari masih banyaknya kasus kekerasan terhadap PRT di Indonesia, baik kekerasan fisik, non-fisik, bahkan seksual. Kekerasan fisik misalnya pemukulan, penganiayaan, makan yang tidak layak, serta kerja tanpa ada batasan waktu yang pasti. Kekerasan non-fisik juga sering dialami PRT, misalnya tidak adanya hari libur, gaji yang tidak dibayarkan, atau gaji yang dipotong karena alasan tidak jelas. Belum lagi kekerasan seksual dan banyak kasus-kasus lain, yang jika dipaparkan hanya menambah panjang kepiluan yang ada. Hal ini menjadi ironi tersendiri, manakala Indonesia getol mengecam kekerasan dan penganiayaan terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, namun justru tidak melindungi para pekerjanya di dalam negeri.

Padahal, PRT di negeri sendiri pun kerap dianggap sebagai masyarakat kelas bawah. Dengan feodalisme yang masih mengakar, para PRT sering tidak mendapatkan hak dan kesetaraan dengan majikannya. Mereka kerap dianggap budak zaman modern. Apalagi,  banyak di antara mereka masih di bawah umur dan berasal dari kelas menengah ke bawah dengan pendidikan yang masih rendah, sehingga dianggap mudah untuk dilecehkan. Banyak juga di antara mereka yang tidak melek hukum dan tidak mengerti hak-haknya, sehingga seringkali tidak melapor ketika mendapatkan perlakuan kasar.

Kondisi yang rentan inilah yang menjadi fokus baru Judith Butler dalam artikelnya  Performativity, Precarity, and Sexual Politics. Fokus tersebut Ia sebut sebagai precarity, yakni suatu kondisi yang mengancam hidup yang muncul di luar kontrol seseorang. Dalam hal ini, ancaman tersebut hadir dikarenakan ketiadaan payung hukum yang secara tegas melindungi nasib para PRT, ditambah lagi dengan ‘warisan’ budaya feodalisme yang masih ada bahkan setelah zaman kolonialisme sudah berakhir. Sama halnya dengan anggapan pada norma gender yang ‘harus’ dipenuhi seseorang ketika Ia terlahir ke dunia, menjadi perempuan dari kalangan miskin pun seolah ‘sudah dari sananya’ tercipta untuk memenuhi perannya sebagai objek derita atas perlakuan tidak menyenangkan dari sana sini.

Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) mencatatat, hingga September 2016 terdapat 217 kekerasan terhadap PRT di Indonesia. Kekerasan fisik mencapai 102 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia terhadap PRT. Sedangkan kekerasan ekonomi karena upah PRT tidak dibayar mencapai 74 kasus.[1] Ini hanya yang tercatat. Entah berapa banyak lagi yang tak tercatat. Lemahnya perlindungan hukum terhadap mereka tentu sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kasus kekerasan ini. Memang, sudah ada beberapa undang-undang yang digunakan sebagai “pertolongan pertama” terhadap berbagai kasus ketidakadilan yang menimpa PRT. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, namun undang-undang ini hanya mengatur hubungan industrial. Sementara kenyataan yang ada saat ini, PRT masih dianggap sebagai pekerja sektor informal. Ada pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ternyata undang-undang ini pun tak bisa digunakan sebagai payung bagi PRT, lantaran tidak mengatur hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja (majikan).

Landasan itulah yang membuat para PRT merasa perlu untuk memiliki suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur hubungan kerja PRT serta bersifat melindungi mereka dari berbagai macam kasus kekerasan yang selama ini kerap terjadi. Sehingga tak heran, dalam beberapa kesempatan, mereka turun ke jalan dan berbicara dengan lantang di depan gedung DPR-MPR RI, menyuarakan aspirasinya agar RUU Perlindungan PRT yang kerap kali hilang timbul dalam Prolegnas, segera dibahas dan disahkan dalam bentuk perundang-undangan. Dalam sudut pandang Judih Butler, hal inilah yang disebut sebagai performativity, yakni kegiatan di hadapan public sebagai wujud dari keberanian dia untuk menuntut hak yang seharusnya ia peroleh.  Sampai titik ini, para pejuang PRT tersebut mencoba untuk melakukan translasi (lihat Spivak, dalam Butler, 2009) untuk menyampaikan suaranya, dengan menerjemahkan bahasa mereka ke dalam bahasa masyarakat dominan. Tentu dengan harapan agar suara mereka dapat didengar.

budak

Unjuk Rasa PRT- Sumber

Namun, meskipun berbagai performa sudah dilakukan, hingga saat ini perkembangan RUU Perlindungan PRT pun belum mengalami progress yang positif. Alih-alih disahkan, pembahasan mengenai RUU Perlindungan PRT ini masih dikesampingkan karena berbagai kepentingan. Utamanya karena dianggap ‘merepotkan’ banyak orang yang berlaku sebagai majikan. Kondisi demikian relevan untuk disandingkan dengan pemikiran Hannah Arendt (dalam Butler, 2009) bahwa Negara seringkali secara struktur menyebabkan berbagai golongan menjadi pihak yang lemah dan rentan menerima kekerasan. Sehingga lengkaplah apa yang mereka alami, disisihkan secara struktural, dan dikesampingkan secara sosial.

Sebuah peringatan besar sebetulnya, bagi saya, juga mungkin bagi Anda, dan siapapun kita yang menggunakan jasa mereka. Apakah kita sudah mengurangi beban mereka dengan memperlakukan mereka secara baik-baik? Memberikan hak mereka sebagai seorang manusia secara penuh? Apakah gaji mereka sudah mencukupi kebutuhan hidup yang mereka tanggung-sudah UMR ataukah belum? Apakah sudah sebanding dengan keringat mereka? Jika belum, barangkali kita masih menjadi bagian dari mereka yang melanggengkan anggapan bahwa mereka ‘hanyalah’ budak di zaman modern yang bisa diperlakukan sesukanya. Dan cukuplah itu menjadi tamparan keras bagi kita.

Notes :

[1]http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/16403781/hingga.september.2016.kekerasan.terhadap.prt.capai.217.kasus

 

Referensi :

Butler, Judith. 2009.  Performativity, Precarity, and Sexual Politics.

Advertisements

5 thoughts on “PRT Ku Sayang, PRT Ku Malang..

  1. PRT terutama dalam konteks PRT indonesia jika diamati memang termasuk kedalam kelompok minoritas berlapis.. Datang dari kelompok sosial dan ekonomi yang rendah dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, belum lagi ketika perempuan tersebut datang dari daerah tertentu atau beretnis tertentu, seperti yang saya sering lihat yakni PRT perempuan dari papua misalnya. Seperti kelompok minoritas pada umumnya mereka kerap kali di diskriminasi, dijadikan korban kekerasan bahkan pelecehan seksual. Berbicara mengenai pelecehan seksual yang dihadapi oleh PRT saya teringat sebuah artikel di Kompas yang mengupas mengenai TKW atau PRT asal Indonesia yang bekerja di luar negeri tetapi dalam artikel terkait membahas khusus mengenai TKW yang bekerja di Arab Saudi yang kerap kali dijadikan korban pelecehan seksual. Dalam artikel tersebut dikatakan penyebab utama TKW Indonesia sering mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh yakni pelecehan seksual hal ini ternyata dikarenakan sistem patriarki yang masih sangat kuat di Arab Saudi, diklaim bahwasannya sebagian masyarakat timur tengah khususnya Arab Saudi, menganggap para TKW atau pekerja Indonesia sebagai “pekerja murahan” alasannya karena anggapan bahwa seorang wanita yang bekerja dengan meninggalkan suaminya di rumah maka dicap sebagai orang yang tidak mengikuti aturan adat istiadat yang baik. Tetapi amat berbeda jika pekerja tersebut seorang pria, mereka akan menganggap pria tersebut pantas untuk dihormati karena rasa tanggung jawabnya.
    Betapa merana nya PRT kita karena sistem patriarki ini.. baik yang bekerja dalam negeri maupun luar negeri.. 😦

    Sumber: https://www.google.co.id/amp/www.kompasiana.com/amp/maliamiruddin/ini-alasannya-kenapa-tki-indonesia-sering-menjadi-korban-pelecehan_54f7c60aa33311f8498b45eb

    Like

  2. Menurutku wanita pekerja dengan kalangan sosial ekonomi menengah ke bawah belum mendapat perhatian yg seharusnya. Seperti yg pernah kita bahas mengenai suara subaltern, subaltern bukannya tidak mau bicara tapi memang mereka tidak mendapatkan tempat untuk bicara. Menururku begitu juga untuk masyarakat menengah ke bawah di Indonesia

    Like

  3. Saya ingat sebuah anekdot. Ada dua orang ibu bersama anaknya, berdiri di pinggir jalan. Di depannya ada seorang pasukan oranye (tukang bersih-bersih jalanan). Ibu A mengatakan : ‘nak, kalau kamu tidak rajin belajar, kamu akan jadi seperti dia.’ Akan tetapi, ibu B lebih bijak dan berkata, ‘nak, kalau kamu rajin belajar, kamu akan membuat dunia menjadi lebih baik bagi dia.’
    Banyak sekali pekerjaan yang dianggap hina di Indonesia, seperti tukang-tukang, pedagang kaki lima hingga PRT. Apa sih ukuran pekerjaan yang bagi kita ini layak? Yang gajinya tetap? Yang di dalam gedung berpendingin? Apa sih bedanya, toh bekerja di perusahaan juga kita berada dalam perbudakan kapitalisme, apa yang disombongkan? Semua pekerjaan ada manfaatnya, dan bagaimanalah hidup kita ini tanpa mereka semua? Yuk, ajarkan anak-anak untuk menghargai semua orang, apapun pekerjaannya. Kalau bukan dari kita, siapa lagi, ya kan Mba? 🙂

    Like

  4. Huhuhu jadi bercermin ke diri sendiri, kalau di rumah masih suka bergantung ke PRT. Mulai sekarang sebisa mungkin tidak terlalu membebani PRT deh ya. Kita juga lakukan apapun yang bisa kita lakukan, lebih menghargai orang-orang yang bekerja untuk keluarga kita.

    Like

  5. Saya memang ingin bertanya beberapa hal ke mbak Hani, persis seperti daftar pertanyaan yang Anda tulis dalam artikel di atas, mengingat mbak juga menggunakan jasa PRT. Untuk daftar pertanyaannya, yakni antara lain: apakah mbak sudah mengurangi beban PRT dengan memperlakukannya secara baik?, apakah mbak telah memberikan hak PRT sebagai seorang manusia secara penuh?, apakah gaji PRT-nya sudah dapat mencukupi kebutuhan hidup yang ditanggungnya–apakah sudah sesuai UMR ataukah belum?, apakah gajinya sudah sebanding dengan keringat/tenaga yang ia keluarkan? Bila semua jawabannya ‘belum’, mungkin mbak masih menjadi bagian dari pihak-pihak yang melanggengkan anggapan bahwa PRT ‘hanyalah’ budak di zaman modern yang bisa diperlakukan sesukanya, dan hal itu bisa menjadi ‘tamparan keras.’
    #041, #SIK041

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s