Karena (Tak Selamanya) Pembeli itu Raja

Pernah mendengar istilah pembeli adalah raja? Iya raja, raja adalah simbol kekuasaan. Menautkan pembeli pada raja mengandung makna bahwa pembeli miliki otoritasnya sendiri untuk bisa membeli apa yang dia inginkan, kapan dia membeli, dan dimana dia harus membeli hal tersebut. Namun, sebegitu berkuasanya kah pembeli? Nyatanya saat seseorang memutuskan untuk membeli sesuatu, untuk mengonsumsi sesuatu, bisa jadi –atau bahkan seringkali- Ia tengah ‘didikte’ oleh lingkungannya, tengah ‘diperbudak’ oleh pikirannya. Sehingga banyak dari apa yang dikonsumsi tidak betul-betul dibutuhkan, hanya sekedar diinginkan. Semata agar merasa sama dengan teman-temannya yang lain (competitive consumption).

Adalah Juliet Schor dalam artikelnya : “The New Politics of Consumption : Why Americans Want so Much More Than They Need” yang mencoba mengupas bagaimana potret dari rezim konsumsi yang tengah berjalan-khususnya dalam konteks Amerika. Ia menguraikan bagaimana seringkali kritik tentang budaya konsumerisme hanya sebatas pada kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak solutif. Padahal, pada tahun 1960 dan awal 1970-an, kritik akan budaya konsumerisme merupakan bagian dari wacana politis dengan berbagai tudingan yang tajam atasnya. Dalam artikelnya, Schor juga menguraikan beberapa kritik atas konsumerisme dan perkembangannya. Ia berpendapat bahwa untuk mengatasi budaya konsumerisme, maka perubahan perilaku dan mindset individu sebagai konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pendapatnya tersebut berbeda dengan sudut pandang kritikus sosial yang menekankan solusi pada peningkatan dan pemerataan pendapatan, agar dapat mencapai standar hidup layak kelas menengah. Bagi Schor, hal tersebut bukanlah satu-satunya solusi, karena justru dapat menjadi boomerang yang berpotensi memperburuk kondisi yang ada jika perilaku individu dalam mengonsumsi tak diubah.

Schor kemudian juga mencoba menarik benang merah bagaimana pergeseran perilaku mengonsumsi itu terjadi di masyarakat. Menurut Schor, pangkalnya bermula dari penolakan atas posisi tetangga sebagai pembanding. Padahal menurut kajian ekonomi, tetangga relatif memiliki karakter yang homogen, sehingga membuat tetangga sebagai pembanding tak akan membuat jarak antara harapan dan kenyataan menjadi timpang. Namun, seiring waktu setelah perempuan yang telah menikah memasuki dunia kerja, tetangga tak lagi menjadi pembanding, tergantikan oleh kelompok-kelompok yang secara ekonomi berada di level yang lebih tinggi. Individualisme mulai tumbuh seiring dengan berkurangnya waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Imbasnya, mereka lebih memilih untuk banyak menghabiskan waktu di rumah, sehingga media –dalam artikel Schor yakni televisi- menjadi sumber utama rujukan mengenai gaya hidup orang kaya dan kelas menengah ke atas. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga ikut membentuk perilaku konsumerisme baru, yang menurut Schor mengacu pada peningkatan gaya hidup, kompetisi untuk mendapatkan barang-barang yang menarik perhatian, hingga peningkatan hasrat mengonsumsi yang tak sebanding dengan pendapatan yang dimiliki. Schor merangkum sebab pergeseran tersebut dalam istilah perubahan struktural.

Lalu bagaimana agar konsumen kembali menjadi raja, mendapatkan kebebasan dalam membuat keputusan, dan dapat menguasai dirinya untuk mengonsumsi sesuatu? Dalam hal ini, Schor mengungkapkan idenya untuk menjawab pertanyaan tersebut, dengan 7 Elemen Dasar Politik Konsumsi (A politics of Consumption), yakni :

1) Hak atas Standar Hidup yang Layak (A Right to a Decent Standard of Living)

Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai hak ini, misalnya melalui subsidi dari pemerintah atau melalui jaminan kerja. Namun dalam tulisannya Schor lebih menekankan pada sudut pandang konsumen, bagaimana konsumen harus mengerti betul dan bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhannya (needs), dan apa yang hanya diinginkannya (desires).

Dalam konteks Indonesia, kehidupan yang layak (KHL) sendiri didefinisikan sebagai standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. KHL ini pada gilirannya akan menentukan upah minimum sebagai upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.[1] Namun, kebijakan tersebut pun bukan berarti tak memiliki cela. Dalam studi mengenai situasi ketenagakerjaan Indonesia dan tinjauan kritis terhadap kebijakan upah minimum, Priyono menyebutkan bahwa kebijakan upah minimun hanya mampu menolong buruh yang upahnya lebih rendah dari upah minimum. Sedangkan persentase buruh yang upahnya di bawah upah minimum itu sendiri berjumlah ‘hanya’ 10 persen dari total pekerja Indonesia. [2]Sedangkan nasib yang 90% lainnya pun tidak bisa dipastikan telah mencapai standar hidup yang layak. Contoh kasus bisa klik di sini.

2) Kualitas Hidup dari pada Kuantitas Barang (Quality of Life Rather Than Quantity of Stuff)

Di atas garis kemiskinan, pendapatan relatif tidak penting dalam mempengaruhi kesejahteraan, karena kesejahteraan tak melulu bersifat materialistis. Ada hal-hal yang bahkan uang pun tak bisa membelinya, misalnya hubungan kita dengan keluarga atau masyarakat. Contoh cerita yang menarik tentang hal ini bisa tergambar dalam film Confessions of a Shopaholic, dimana sang tokoh Rebecca Bloowood ditampakkan sebagai perempuan yang gila belanja hingga rela berhutang atasnya. Setelah merasakan berbagai konsekuensi atas perilakunya, Rebecca pun akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan tak didapat dari banyaknya barang-barang yang dimiliki. Resensi boleh dilihat di sini.

19250058

Rebecca Bloomwood dalam salah satu scene film. (Source)

3) Konsumsi yang Berkelanjutan Secara Ekologis (Ecologically Sustainable Consumption)

Schor mengajak kita semua untuk menggunakan perspektif ekologis dalam setiap perilaku konsumsi kita. Mana produk yang ramah lingkungan, mana produk yang produsennya ramah terhadap lingkungan, dan seperti apa seharusnya kita mengonsumsi energi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, saat terjadi bencana kebakaran hutan yang menimbulkan asap pekat berkepanjangan di wilayah Sumatera. Sebuah bencana besar kemudian melahirkan langkah-langkah kecil untuk mengonsumsi secara bijak tissu sebagai sebuah produk yang turut dihasilkan oleh hutan-hutan di Sumatera, sekaligus juga memboikot merek tissu yang diproduksi dengan cara yang jauh dari kata ramah terhadap lingkungan. Berita bisa lihat di sini.

4) Demokrasi Praktik Konsumsi (Democratize Consumption Practice)

Konsumsi, khususnya pada era konsumerisme baru menekankan pada kemewahan, kemahalan, ekslusivitas, keanehan, keunikan, dan perbedaan. Namun, mengapa tidak memihak pada konsumsi yang demokratis, egaliter, dan memungkinkan bagi semua? Poin ini menyuarakan perlunya perubahan budaya dan kebijakan yang memberi akses yang terbuka pada seluas-luasnya masyarakat, misalnya melalui pemberlakuan pajak bagi barang mewah, dan penghapusan pajak bagi barang kelas bawah. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Keuangan baru saja merilis daftar barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Hal tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017, tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, seperti rumah, balon udara, pesawat udara, kapal pesiar, dll.[3]

5) Politik Ritel dan “Lingkungan Budaya” (A Politics of Retailing and The “Cultural Environment”)

Tersebarnya toko-toko ritel hingga dibangun berdampingan (misalnya dalam konteks Indonesia antara alfamart dan Indomaret) dan terpenuhinya ruang-ruang publik dengan berbagai iklan, menjadi isu-isu yang seharusnya kita kritisi, bagaimana perusahaan memperbaharui ruang dan institusi publik kita, sehingga ruang tanpa iklan dirasa menjadi lebih sempit. Bahkan lebih dari itu, bagaimana kita mengritik keberadaan iklan-iklan yang tak semestinya ada di ruang publik tertentu, misalnya iklan rokok di kawasan pendidikan.

indomaret-alfamart2

Serupa tapi Tak Sama. (Source)

6) Mengekspos “Fetisisme” Komoditas (Expose Commodity “Fetishism”)

Semua yang kita konsumsi sudah melalui tahapan produksi. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting juga untuk memperhitungkan tenaga kerja, lingkungan, dan kondisi lain di mana produk dibuat, dan berdebat untuk standar yang tinggi atasnya. Misalnya, dibalik merek besar NIKE, tahukah kita bagaimana kondisi buruh-buruh pabriknya? Apa yang mereka dapatkan dari harga super mahal dari produk yang dibuatnya tersebut? ( Lebih jauh tentang NIKE dan Sweatshop klik di sini)

7) Gerakan Konsumen dan Kebijakan Pemerintah (A Consumer Movement and Governmental Policy)

Dari sekian macam poin yang sudah disampaikan, hal yang menjadi penting untuk digarisbawahi adalah pergerakan konsumen. Kita membutuhkan organisasi konsumen yang independen untuk menekan perusahaan, mempengaruhi agenda politik, menyediakan informasi produk secara objektif, dan mengungkapkan dengan jelas visi konsumen, serta juga menekan negara untuk membuat peraturan yang menganalisis ke depan tentang hal-hal apa saja yang kita butuhkan.

Di Indonesia sendiri kita mengenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI yang merupakan organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.[4] Dalam konteks kebijakan terkait konsumen, Indonesia sudah memiliki UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi :

  • hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa;
  • hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  • hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  • hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

Pun begitu, pelanggaran atas hak-hak tersebut bukan berarti tiada. Dalam hal itulah YLKI berusaha melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Contoh kasus dimana YLKI membantu masyarakat yang dirugikan karena iklan yang menyesatkan bisa di klik di sini.

Pada akhirnya, meskipun dalam budaya konsumerisme –khususnya konsumerisme baru, saat konsumen diperlakukan sebagai target dan sasaran dari penjualan, dan terlihat tak berdaya (powerless) atas gempuran berbagai produk yang dikonstruksikan penting untuk dimiliki, satu hal yang patut disadari adalah bahwa konsumen sebetulnya selalu bisa miliki kuasa sebagai raja, selama Ia bisa cerdas menguasai dirinya dalam setiap perilaku konsumsi yang Ia lakukan.

 

Notes:

[1] Lihat Pasal 1 UU Ketenagakerjaan Tahun 2016

[2] E, Priyono. 2002.Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum. Jurnal Analisis Nasional

[3] https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3440512/ini-rincian-barang-yang-kena-pajak-barang-mewah

[4] http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/

Advertisements

6 thoughts on “Karena (Tak Selamanya) Pembeli itu Raja

  1. Di Indonesia, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi independen yang berfungsi menekan perusahaan, mempengaruhi agenda politik serta untuk menekan negara dalam proses pembuatan peraturan
    sepertinya belum bekerja secara maksimal ya mba.. Buktinya masyarakat kita masih sangat konsumtif..

    Mungkin Gerakan anti-shopping yang sudah semakin common di barat seperti ini bisa dan perlu untuk dilakukan di Indonesia ya mba.. :))

    http://theconversation.com/the-anti-shopping-movement-goes-mainstream-4804

    Like

  2. Setuju mba Hani, memang untuk budaya konsumeris ini mesti tumbuh kesadaran dulu dari diri masyarakat.. hanya, bukan berarti kebiasaan berbelanja yang mesti dikurangi sih, selama memang mampu mengapa mesti dibatasi? Yang terpenting adalah bahwa kekayaan, kepemilikan atas sebuah barang bukan tolak ukur kebahagiaan. Bahkan uang pun hanya lembaran kertas kok, kita yang membuat itu bernilai. Bagaimana kita bisa bahagia, jika semua yang kita inginkan hanya semua yang tidak kita miliki?

    Like

  3. Selalu berawal dari “rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri”… meskipun tetangga kantor..
    kalau menurutku sih lebih bijak dalam menginginkan sesuatu. seperti kata Feathrstone, selalu pelajari dan lihat lebih jauh bagaimana budaya konsumen dari unsur tradisi, transformasi simbol dalam iklan, presistensi dan transformasi nilai barang, serta komodifikasi dan modernisasi budaya sehingga kita tidak terjebak dalam gaya hidup konsumsi.

    Like

  4. Dalam artikel, disebutkan bahwa media, yakni televisi (di masa itu) merupakan sumber utama rujukan gaya hidup masyarakat kelas atas. Nah, apalagi di masa sekarang yah, Mba, di mana media yang ada bukan hanya televisi. Munculnya media baru seperti internet membuat rujukan gaya hidup masyarakat kelas atas semakin banyak. Konsumsi juga makin beragam, makin ‘aneh-aneh’ bentuknya. Pada akhirnya, konsumsi itu sendiri merupakan jalan bagi seseorang untuk menampilkan identitasnya di ruang publik. “Aku membeli, maka aku ada”. Hehehee. Makasih sharing ilmunya Mbak Hani 😉

    Like

  5. Menarik ya mencerna tentang pergeseran perilaku mengonsumsi itu terjadi di masyarakat. Menurut Schor, pangkalnya bermula dari penolakan atas posisi tetangga sebagai pembanding. Padahal menurut kajian ekonomi, tetangga relatif memiliki karakter yang homogen, sehingga membuat tetangga sebagai pembanding tak akan membuat jarak antara harapan dan kenyataan menjadi timpang dst.. keren Mbak Hani telaahannya. Tapi rasanya memenuhi “hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa” rasanya kok sulit ya.. misalnya untuk barang komik saja.. apakah mampu “menjaga anak dari kecanduan komik misalnya hehe.. apakah ada jaminan komik tersebut aman untuk anak misalnya mengingat ada beberapa gambar komik seharusnya kena sensor (meski tergantung dari perspektif konsumennya juga sih). “karena pembeli tak selamanya raja..” maka menjadi konsumen harus cerdas ya.. butuh politik konsumen tingkat tinggi nih hehe

    Like

  6. ‘Konsumen sebetulnya selalu bisa miliki kuasa sebagai raja, selama ia bisa cerdas menguasai dirinya dalam setiap perilaku konsumsi yang ia lakukan’. Hal ini merupakan salah satu pernyataan yang ada dalam tulisan di atas, sekilas menarik memang, namun pernyataan tersebut terkesan hanya berada dalam tataran wacana, bagaimana bila dihadapkan pada tataran praktis/doxa. Apakah mbak Hani sebagai konsumen (produk atau jasa merk apapun) saat ini telah memiliki kuasa sebagai raja?; kalau jawabannya iya, contoh konkretnya apa?; kalau jawabannya tidak, maka faktor-faktor apa saja dan kasih contohnya, yang mempengaruhi mbak Hani sehingga tidak memiliki kuasa penuh sebagai konsumen? Jawaban-jawaban tersebut nantinya diharapkan bisa mengisi tataran praktis mbak, ketika setiap hari diterpa budaya konsumerisme.
    #041, #SIK041

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s